Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/10/2022, 12:37 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah purnawirawan jenderal dari institusi TNI dan Polri bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sejumlah purnawirawan tersebut di antaranya Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito, Laksmana Madya TNI (Purn) Agus Setiadji, Mayjen TNI (Purn) Gunawan Pakki, Mayjen TNI (Purn) Saud Tamba Tua, dan Brigjen TNI (Purn) Donar Philip.

Selain itu, ada Irjen Pol (Purn) H. Fakhrizal yang pernah menjabat Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolda Sumatera Barat.

Baca juga: Kado Ulang Tahun Ke-54 Ganjar Pranowo, Ditegur PDI-P Soal Siap Jadi Capres hingga Didoakan Jadi Presiden

Selain keenam purnawirawan tersebut, ada 198.354 anggota baru PDI Perjuangan. Mereka mengikuti pembekalan partai bagi anggota baru Minggu (30/10/2022).

"Ini adalah rangkaian kursus politik bagi anggota baru yang tahun ini sebanyak 198.354 dan pada batch pertama ini dilakukan secara hybrid sebanyak 1.000 orang. Mengapa 1.000 orang? Karena kapasitasnya memang begitu dan dilakukan terus menerus di bawah tanggung jawab Pak Djarot," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Sekolah PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (30/10/2022).

Selain itu, ada seorang atlet wanita lapangan tenis, Yayuk Basuk yang juga bergabung sebagai kader PDI Perjuangan.

Menurut Hasto, para anggota baru itu bergabung secara sukarela atas kesadaran diri sendiri.

Hasto menekankan, ketika mereka sudah resmi berabung PDI-P dan menerima kartu tanda anggota (KTA), mereka harus menyatukan diri dengan partai dan meluruhkan kepentintan pribadinya.

"Sesuai konstitusi kita. Mereka masuk PDI Perjuangan prinsipnya sukarela. Karena mereka memahami bagaimana ideologi PDI Perjuangan, bagaimana sejarah PDI Perjuangan bahkan ada emosional bonding dengan PDU Perjuangan sehingga mereka bergabung karena prinsip sukarela," kata dia.

Baca juga: Ada Isu PKS Ditawari Jatah 2 Menteri supaya Tak Dukung Anies, Ini Kata PDI-P

Ia juga berharap, setelah bergabung, para anggota baru memiliki kesadaran organisasi PDI Perjuangan dan ideologi yang berdasarkan pada Pancasila.

"Kemudian ketiga kesadaran poltiik tentang bagaimana mencapai cita-cita adil dan makmur pemahaman terhadap ide hukum Bung Karno, gagasan tri sakti Bung Karno," kata Hasto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

Nasional
Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan 'Scientific Crime Investigation'

Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan "Scientific Crime Investigation"

Nasional
Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Nasional
Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Nasional
KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi 'Lapar Tanah', Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi "Lapar Tanah", Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

Nasional
Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

Nasional
Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

Nasional
Di PBB, Menlu Singgung Nasib Dunia Masih Ditentukan Segelintir Negara

Di PBB, Menlu Singgung Nasib Dunia Masih Ditentukan Segelintir Negara

Nasional
Gerilya Para Elite PSI demi 'Menjemput' Kaesang Pangarep

Gerilya Para Elite PSI demi "Menjemput" Kaesang Pangarep

Nasional
Kaesang Masuk PSI, Pengamat: Mengafirmasi Jokowi Main Politik 2 Kaki

Kaesang Masuk PSI, Pengamat: Mengafirmasi Jokowi Main Politik 2 Kaki

Nasional
Kapolri Dalami Penyebab Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Kapolri Dalami Penyebab Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Kapolri Perintahkan Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara Diusut Tuntas

Kapolri Perintahkan Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara Diusut Tuntas

Nasional
Ganjar Soal Mahfud jadi Cawapres: Saya Kira Bisa

Ganjar Soal Mahfud jadi Cawapres: Saya Kira Bisa

Nasional
Kemlu: WNI Diculik di Malaysia Sudah Diserahkan ke KJRI

Kemlu: WNI Diculik di Malaysia Sudah Diserahkan ke KJRI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com