Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Pertimbangkan Duet Ganjar-Ridwan Kamil untuk Diusung KIB

Kompas.com - 30/10/2022, 09:21 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mempertimbangkan menduetkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diusung dalam Pilpres 2024 melalui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto. Bima mengatakan, PAN mendorong dua nama tersebut karena keduanya merupakan sosok dengan tingkat popularitas yang tinggi berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga

"Dua nama ini peringkat satu dan peringkat empat paling populer dalam survei-survei di Indonesia, nomor satu Mas Ganjar, nomor empat Kang Emil, nomor dua dan tiganya sudah 'diambil' partai lain. Jadi sangat wajar apabila PAN sangat menghitung dua nama ini untuk dibicarakan di KIB," kata Bima di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Sabtu (29/10/2022).

Baca juga: Dijodohkan dengan Ganjar, Ridwan Kamil: Enggak Bisa Mengira-ngira

Selain itu, Bima juga memandang bahwa Ganjar dan Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil adalah sosok yang saling melengkapi dan bisa mempersatukan Indonesia.

"Saya melihat sekarang ini ke depan kebutuhan kita adalah mempersatukan semua, jadi kita butuh presiden dan wapres yang mempersatukan," ujar Bima.

Wali kota Bogor itu pun mengakui sudah ada pembicaraan informal antara PAN dengan dua sosok tersebut meski segala kemungkinan masih terbuka.

Ia menilai, sosok Ganjar turut dipertimbangkan oleh partai anggota KIB lainnya, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Beberapa DPW dari PAN dan PPP sudah menyebut nama Ganjar secara resmi, jadi bukan hal yang luar biasa. Tapi kita masih menunggu, keputusan dari PDI-P seperti apa, Mas ganjar juga belum bersikap," kata Bima.

"Tapi KIB saya kira menimbang dengan sangat serius sosok Mas Ganjar. Untuk nomor duanya, inilah yang masih sangat dinamis di internal KIB," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com