Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Kritik BEM UI, Jubir Wapres: Ma'ruf Amin Kerja ke Mana-Mana

Kompas.com - 27/10/2022, 10:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi membantah kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menyebut Ma'ruf Amin bagaikan 'pajangan' di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Masduki mengatakan, selama tiga tahun menjabat sebagai wakil presiden, Ma'ruf Amin telah mengerjakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

"Ya itu pasti tidak benar lah, wong jelas-jelas bahwa Wapres kerja ke mana-mana, tanggung jawabnya yang diberikan juga banyak dan dikerjakan," kata Masduki kepada Kompas.com, Kamis (27/10/2022).

Masduki mencontohkan, Ma'ruf Amin yang diserahi tanggung jawab mengenai masalah Papua terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah tersebut.

Baca juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi, BEM UI Kritik Peran Maruf Amin

Contoh lain, kata Masduki, Ma'ruf juga menyoroti isu reformasi birokrasi dengan mengecek mal pelayanan publik di berbagai daerah.

Namun, ia menekankan, Ma'ruf Amin sebagai Wapres tidak memiliki tugas eksekutorial tetapi hanya mengoordinasikan kementerian dan lembaga.

"Jadi memang kerja-kerja yang sebenarnya penting, cuma ya memang tidak selalu semuanya terpublikasi, kerja koordinasi kan seperti itu," ujar Masduki.

Masduki menambahkan, Ma'ruf Amin selaku wakil presiden juga bekerja mengiringi Presiden Jokowi.

Baca juga: Kritik Pedas BEM UI untuk 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin

Oleh sebab itu, jika Jokowi sudah banyak berbicara mengenai sebuah isu, maka Ma'ruf Amin menganggap hal itu sudah cukup.

"Jadi irama kepemimpinan presiden dan wapres itu dijaga betul oleh Wapres. Jangan sampai terjadi hubungan yang terkesan tidak nyaman, itu dijaga betul," katanya.

Lebih lanjut, Masduki mengatakan, beragam kritik tidak mengganggu kerja-kerja Ma'ruf sebagai wakil presiden.

Ia menegaskan, kritik tersebut merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi.

"Karena memang buat Wapres enggak ada urusanlah dibilang simbol, dibilang enggak kerja, dibilang apa, ya Wapres enggak ada urusan begitu. Jadi tetap saja bekerja konstan sebagaimana yang selama ini dia kerjakan," kata Masduki.

Baca juga: Survei Populi: 69,4 Persen Publik Nilai 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Positif

Diberitakan sebelumnya, BEM UI mengkritik Ma'ruf Amin yang dinilai tidak berperan dalam pemerintahan Jokowi.

Menurut Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang, keberadaan Ma'ruf pun seolah hanya menjadi "pajangan" di pemerintahan Jokowi.

"Masyarakat juga sudah tahu bagaimana Pak Ma'ruf Amin itu terkesan tidak membantu pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu, kita menganggap bahwa peranan Pak Ma'ruf Amin tidak lebih dari sekadar pajangan di sekolah-sekolah dasar," kata Melki kepada Kompas.com, Rabu (26/10/2022).

Melki berpendapat, Ma'ruf semestinya lebih sering tampil di depan publik supaya tidak selalu Jokowi yang muncul seorang diri.

Seorang wakil presiden, kata Melki, juga harus menjawab kegelisahan yang dirasakan publik.

"Nyatanya, kita selalu dihadirkan dengan Pak Jokowi yang seorang diri tapi Pak Jokowi juga tidak mampu menjawab hal-hal tersebut sehingga kita mempertanyakan betul peranan wakil presiden itu apa selain untuk memenangkan kontestasi tahun 2019," kata Melki.

Baca juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, BEM UI: Cukup Sudah Kegelisahan Ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-Vlog' Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Momen Jokowi "Nge-Vlog" Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Nasional
Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Nasional
Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Nasional
Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Nasional
 Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Nasional
Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Nasional
Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Nasional
Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Nasional
Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Nasional
Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu 'Track Record' Pemberantasan Korupsinya

Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu "Track Record" Pemberantasan Korupsinya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com