Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kemungkinan Anies Pilih Cawapres Non Parpol, AHY: Jangan Bicara ke Sana Dulu

Kompas.com - 26/10/2022, 18:10 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak mau berandai-andai terkait figur calon wakil presiden (cawapres) pilihan Anies Baswedan dari unsur non partai politik.

Sebab, ia mengaku, ingin lebih dulu membangun soliditas antara tiga partai calon mitra koalisi yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Jangan lah kita bicara ke sana dulu. Sekali lagi kita ingin meyakinkan semuanya semakin menyatu,” tutur AHY ditemui di Wisma Nusantara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: Empat Kali Bertemu Surya Paloh, AHY Tak Kunjung Dapat Tiket Cawapres

Ia mengklaim pada saatnya ketiga parpol bakal membahas soal penentuan cawapres. Namun pada saat ini proses penjajakan belum sampai ke arah tersebut.

Di sisi lain AHY menjelaskan pembentukan koalisi belum terwujud karena ingin memastikan berbagai hal dengan baik.

Sebab pembentukan koalisi bertujuan untuk berjuang bersama memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kami lebih cocok tidak diburu-buru. Tapi benar-benar sampai ketemu titik yang membuat kita semua yakin. Karena kami ingin menang,” sebut dia.

Baca juga: Soal Wacana Anies-AHY, Surya Paloh: Yang Baik-baik Pasti Saya Restui

“Bukan hanya ingin sekedar jalan bersama. Itu sebuah awal, tapi pada akhirnya ingin menang,” tegasnya.

Meski demikian AHY pun menyatakan kesiapannya jika didapuk sebagai cawapres untuk mendampingi Anies.

Namun ia tidak memaksakan keinginannya itu pada para parpol calon mitra koalisi.

“Yang jelas kita sepakat di sini untuk Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera masyarakatnya, kita harus kompak dulu, harus solid,” imbuhnya.

Adapun usulan untuk mengusung cawapres non parpol disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Baca juga: Pertimbangkan AHY Jadi Cawapres Anies, Surya Paloh: Kita Nominasikan, Kita Utak-atik

Menurutnya hal itu bisa menjadi pertimbangan agar tidak menyebabkan tumpang tindih keuntungan pada parpol calon mitra koalisi.

"Kalau kemudian, tiga partai, calon wapres satu. Umpamanya partai A, partai B bagaimana Enggak dapat apa-apa kan?" ungkap Ali dihubungi Kompas.com, Selasa (18/10/2022).

Diketahui, Anies diberi hak prerogratif oleh Surya Paloh untuk menentukan sendiri pasangan cawapresnya. Namun hingga kini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum menentukan siapa cawapres yang akan menjadi pasangannya.

Di sisi lain, PKS ingin mengusung kadernya, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai cawapres. Pun demikian Demokrat yang ingin menjadikan AHY sebagai pasangan Anies di kontestasi nasional itu.

Baca juga: AHY Kembali Temui Surya Paloh, Demokrat: Semakin Intens Berkomunikasi

Sejumlah elite di ketiga parpol calon koalisi itu pun mengamini bahwasannya salah satu kendala belum terbentuknya koalisi ini adalah belum diputusnya siapa cawapres yang akan mendampingi Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com