Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Disebut Harus Lapang Dada, Bersiap Terima Apa Pun Keputusan Megawati soal Capres

Kompas.com - 26/10/2022, 05:50 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, nasib Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Apa pun keputusan Megawati kelak, Ganjar harus menerimanya dengan lapang dada. Sebab, di internal PDI-P, Megawati punya hak prerogatif untuk menentukan nama calon presiden (capres) yang akan diusung partainya.

"Apa pun keputusan dari ketua umum PDI Perjuangan nanti mengenai siapa akan dicalonkan sebagai bakal calon presiden harus diterima dengan lapang dada oleh Ganjar Pranowo," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (25/10/2022).

Berulang kali, Megawati memang menegaskan bahwa hanya dirinya yang berwenang menentukan nama capres PDI-P. Seluruh kader diminta patuh dan bersabar menuggu keputusan presiden kelima RI itu.

Baca juga: Litbang Kompas: Ganjar Figur Capres Paling Dipilih oleh Pemilih Partai Nasdem

Menurut Bawono, ini semakin menunjukkan besarnya kekuatan Mega di internal partai banteng.

"Ini juga kian menegaskan nasib Ganjar Pranowo di kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang sangat bergantung kepada keputusan partai dalam hal ini ketua umum," ujarnya.

Bawono menilai, Megawati juga sedang unjuk kekuatan lewat tegurannya terhadap Ganjar yang baru-baru ini mengaku siap jadi capres.

Namun, menurutnya, teguran ini masih wajar mengingat langkah tersebut merupakan cara PDI-P menegakkan disiplin partai terhadap kader yang dianggap melanggar.

Pascateguran ini, Bawono yakin ke depan Ganjar akan lebih berhati-hati untuk bermanuver terkait pemilu presiden.

Baca juga: Ganjar Akui Sudah Dipanggil Bidang Kehormatan PDI-P Tiga Kali

"Konsekuensi dari hal itu akan membuat keraguan publik apakah Ganjar akan maju atau tidak di dalam pemilihan presiden menjadi bertambah besar," katanya.

Seandainya Ganjar tak dicalonkan oleh PDI-P lantas nekat maju melalui partai lain, lanjut Bawono, besar kemungkinan suara pemilih di kandang banteng di Jawa Tengah tidak akan solid ke Gubernur Jateng itu.

"Ganjar juga akan mendapat penilaian sebagai politisi oportunis yang tidak taat partai," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo dijatuhi sanksi berupa teguran lisan oleh Bidang Kehormatan DPP PDI-P pada Senin (24/10/2022) buntut pernyataannya soal siap menjadi calon presiden (capres).

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan, Ganjar dijatuhi hukuman berupa teguran lisan karena sudah menimbulkan multitafsir di publik.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P, Senin (24/10/2022).

Ganjar mengaku menerima sanksi tersebut. Dia menegaskan bahwa keputusan soal capres PDI-P merupakan wewenang ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Jalan Terjal Ganjar Menuju Panggung Pilpres: Diserang Internal PDI-P, Disanksi karena Siap Jadi Capres

"Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketum," katanya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Ganjar tidak menarik pernyataannya soal siap maju capres. Ia justru menegaskan bahwa semua kader harus siap apabila mendapatkan tugas dari partai, baik eksekutif maupun legislatif.

Namun begitu, dia menyatakan bakal mematuhi seluruh aturan partai, termasuk soal pencapresan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com