Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasib Ganjar di Panggung Pilpres di Bawah Digdaya Kuasa Megawati...

Kompas.com - 26/10/2022, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 masih samar.

Sejak lama, Ganjar digadang-gadang menjadi kandidat calon presiden (capres) terkuat. Menurut survei berbagai lembaga, elektabilitasnya hampir selalu berada di puncak.

Namun, modal besar itu tak membuat Ganjar jadi anak emas partainya. Malahan, baru-baru ini dia dijatuhi sanksi oleh PDI-P karena pengakuannya soal siap maju jadi capres.

Baca juga: Ketika Ganjar Konsisten soal Siap Capres walau Sudah Dipanggil 3 Kali oleh PDI-P

Berulang kali elite PDI-P menegaskan, perihal capres merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri, penguasa tertinggi partai banteng.

Mau tak mau, Ganjar harus tunduk pada aturan ini. Nasib Gubernur Jawa Tengah itu pun berada di bawah kuasa mutlak Mega.

Modal besar

Menurut survei banyak lembaga, elektabilitas Ganjar sebagai capres berada di kisaran angka 20 persen, bahkan lebih. Persentase tersebut kerap menempatkannya di puncak tertinggi survei elektabilitas capres, bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Sabtu (22/10/2022) misalnya, elektabilitas Ganjar menyentuh angka 24 persen.

Mengekor setelahnya Prabowo Subianto dengan elektabilitas 21 persen, lalu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 18,7 persen.

Baca juga: Beda Sikap PDI-P Saat Jatuhkan Sanksi: Teguran Lisan untuk Ganjar, Keras dan Terakhir pada Dewan Kolonel

Survei Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan hasil serupa. Dalam survei yang dirilis Minggu (2/10/2022), elektabilitas Ganjar disebut yang paling tinggi (29 persen).

Di posisi kedua ada nama Prabowo (19,6 persen), lalu Anies (17,4 persen).

Sejalan, survei Charta Politika yang dirilis Kamis (22/9/2022) juga memperlihatkan bahwa elektabilitas Ganjar menduduki urutan puncak (31,3 persen). Dua nama setelahnya lagi-lagi Prabowo (24,4 persen) dan Anies (20,6 persen).

Disentil, ditegur

Capaian itu rupanya tak cukup membuat Ganjar mendapat tempat spesial di PDI-P. Malahan, dia berkali-kali disentil oleh elite partainya sendiri karena disebut berambisi maju jadi capres.

Dia pernah disebut kemajon atau kelewatan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul karena terang-terangan menunjukkan keinginannya jadi calon RI-1.

Sementara, atas alasan yang sama, politisi PDI-P Trimedya Panjaitan pernah menyentil Ganjar dengan menyebutnya kemlinthi atau dalam istilah orang Jawa berarti sombong atau congkak.

Baca juga: Jalan Terjal Ganjar Menuju Panggung Pilpres: Diserang Internal PDI-P, Disanksi karena Siap Jadi Capres

Belakangan, Ganjar ditegur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P buntut pernyataannya soal siap jadi capres.

Halaman:


Terkini Lainnya

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com