Nasib Ganjar di Panggung Pilpres di Bawah Digdaya Kuasa Megawati...

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 masih samar.

Sejak lama, Ganjar digadang-gadang menjadi kandidat calon presiden (capres) terkuat. Menurut survei berbagai lembaga, elektabilitasnya hampir selalu berada di puncak.

Namun, modal besar itu tak membuat Ganjar jadi anak emas partainya. Malahan, baru-baru ini dia dijatuhi sanksi oleh PDI-P karena pengakuannya soal siap maju jadi capres.

Berulang kali elite PDI-P menegaskan, perihal capres merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri, penguasa tertinggi partai banteng.

Mau tak mau, Ganjar harus tunduk pada aturan ini. Nasib Gubernur Jawa Tengah itu pun berada di bawah kuasa mutlak Mega.

Modal besar

Menurut survei banyak lembaga, elektabilitas Ganjar sebagai capres berada di kisaran angka 20 persen, bahkan lebih. Persentase tersebut kerap menempatkannya di puncak tertinggi survei elektabilitas capres, bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Sabtu (22/10/2022) misalnya, elektabilitas Ganjar menyentuh angka 24 persen.

Mengekor setelahnya Prabowo Subianto dengan elektabilitas 21 persen, lalu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 18,7 persen.

Survei Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan hasil serupa. Dalam survei yang dirilis Minggu (2/10/2022), elektabilitas Ganjar disebut yang paling tinggi (29 persen).

Di posisi kedua ada nama Prabowo (19,6 persen), lalu Anies (17,4 persen).

Sejalan, survei Charta Politika yang dirilis Kamis (22/9/2022) juga memperlihatkan bahwa elektabilitas Ganjar menduduki urutan puncak (31,3 persen). Dua nama setelahnya lagi-lagi Prabowo (24,4 persen) dan Anies (20,6 persen).

Disentil, ditegur

Capaian itu rupanya tak cukup membuat Ganjar mendapat tempat spesial di PDI-P. Malahan, dia berkali-kali disentil oleh elite partainya sendiri karena disebut berambisi maju jadi capres.

Dia pernah disebut kemajon atau kelewatan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul karena terang-terangan menunjukkan keinginannya jadi calon RI-1.

Sementara, atas alasan yang sama, politisi PDI-P Trimedya Panjaitan pernah menyentil Ganjar dengan menyebutnya kemlinthi atau dalam istilah orang Jawa berarti sombong atau congkak.

Belakangan, Ganjar ditegur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P buntut pernyataannya soal siap jadi capres.

Mulanya, Ganjar mengaku bersedia menjadi calon RI-1 jika partainya berkenan mengusung. Ini merupakan kata "siap" pertama dari politisi PDI-P itu.

"Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap,” kata Ganjar dalam wawancara yang diunggah kanal YouTube BeritaSatu, Selasa (18/10/2022).

"Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya, semua orang mesti siap soal itu," tuturnya.

Kendati demikian, Ganjar mengatakan, dirinya menghormati etika politik di internal PDI-P. Bahwa partainya kini tengah membangun relasi dengan sejumlah partai politik untuk pemilu.

Namun, Ganjar juga bilang, ihwal survei seharusnya tak diabaikan dalam mempertimbangkan nama capres cawapres. Menurutnya, survei menjadi bagian dari suara rakyat.

"Tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan toh," ucap Ganjar.

PDI-P awalnya tak mempersoalkan pernyataan Ganjar. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto malah terkesan membela dengan menyebut pernyataan Ganjar masih dalam batas wajar.

Namun, tak lama, Ganjar dipanggil oleh DPP PDI-P. Dia dijatuhi sanksi teguran lisan karena pernyataan dianggap menimbulkan multitafsir di masyarakat.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Tunduk

Ganjar pun mengaku menerima sanksi tersebut. Dia menegaskan bahwa keputusan soal capres merupakan wewenang ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri.

"Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketum," kata Ganjar di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Ganjar tidak menarik pernyataannya soal siap maju capres. Ia justru menegaskan bahwa semua kader harus siap apabila mendapatkan tugas dari partai, baik eksekutif maupun legislatif.

Namun begitu, dia menyatakan bakal mematuhi seluruh aturan partai, termasuk soal pencapresan.

"Saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun. Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres dan semua kader harus ikut," katanya.

"Berkaitan pilpres agar disampaikan pentingnya kepada seluruh kader kesabaran revolusioner. Jangan grusa-grusu," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menirukan pesan Megawati, Minggu (23/10/2022).

Menurut Hasto, Megawati meminta seluruh kader bersabar soal pengumuman capres maupun calon wakil presiden (cawapres), tak terkecuali Ganjar. Mega tidak ingin jajaran partainya terpengaruh situasi politik kini yang sudah riuh akan deklarasi capres.

"Nanti pada saatnya, pada momentum yang tepat akan dideklarasikan. Sabar jangan terpengaruh oleh berbagai hiruk pikuk politik yang sangat dinamis dan yang terpenting adalah bergerak bersama dengan rakyat," kata dia.

Megawati dan jajaran elite PDI-P lainnya memang berulang kali menegaskan bahwa perihal capres merupakan hak prerogatif ketua umum. Mega bahkan pernah mengancam memecat kadernya yang bermanuver untuk Pilpres 2024.

"Kalian, siapa yang berbuat manuver-manuver, keluar! Karena apa, tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver!" katanya dalam Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

Presiden kelima RI itu mewanti-wanti kadernya untuk bersabar menunggu mandat pencalonan presiden dari dirinya. Mega bilang, kader yang hanya ingin tampil tidak dibutuhkan di PDI-P.

"Ingat lho! Lebih baik keluar deh, daripada saya pecati lho kamu, saya pecati lho," tuturnya.

Kuasa Mega

Melihat dinamika ini, peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, nasib Ganjar di panggung pemilihan ditentukan oleh Megawati. Dalam berbagai kesempatan, Mega menunjukkan kekuatan besarnya bahwa dialah satu-satunya yang berhak menentukan capres partai banteng.

"Ini juga kian menegaskan nasib Ganjar Pranowo di kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang sangat bergantung kepada keputusan partai dalam hal ini ketua umum," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (25/10/2022).

Bawono mengatakan, Megawati sedang unjuk kekuatan lewat tegurannya terhadap Ganjar. Putri Proklamator Soekarno itu ingin menegaskan bahwa sebagai pimpinan tertinggi partai, dia punya hak prerogatif untuk menentukan nama capres.

"Apa pun keputusan dari ketua umum PDI Perjuangan nanti mengenai siapa akan dicalonkan sebagai bakal calon presiden harus diterima dgn lapang dada oleh Ganjar Pranowo," ujarnya.

Pascateguran ini, Bawono yakin ke depan Ganjar akan lebih berhati-hati untuk mengurangi manuver politik terkait pemilu presiden.

Di luar itu, menurutnya, kecil kemungkinan politisi PDI-P itu merapat ke partai lain seandainya tak dicalonkan PDI-P sebagai presiden kelak.

"Konsekuensi dari hal itu akan membuat keraguan publik apakah Ganjar akan maju atau tidak di dalam pemilihan presiden menjadi bertambah besar," kata Bawono.