Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Alasan Ombudsman Dorong Pemerintah Tetapkan Kasus Gangguan Ginjal Akut Jadi KLB

Kompas.com - 25/10/2022, 15:13 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia mengungkap enam alasan mengapa pemerintah perlu menetapkan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, dengan ditetapkan sebagai KLB, akan terpenuhi standar pelayanan publik (SPP) pelayanan pemeriksaan laboratorium sampai fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Kedua, status KLB akan memunculkan satuan tugas khusus dalam penanganan gangguan ginjal akut.

"Adanya pembentukan satuan tugas khusus dalam penanganan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal ini," ujar Robert dalam konferensi pers virtual, Selasa (25/10/2022).

Baca juga: Ombudsman Sentil BPOM, Minta Lebih Ketat Lagi Mengontrol Perusahaan Farmasi

Satgas khusus ini dinilai penting agar koordinasi penanganan gangguan ginjal akut bisa berjalan dengan baik dari lintas instansi dan lembaga.

"Ketiga adalah, akan terdorong koordinasi dan sinergi pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan," kata Robert lagi.

Keempat, KLB akan memberikan efek sosialisasi yang lebih masif untuk pencegahan kasus gagal ginjal akut sampai ke tingkat desa.

Kelima, akan ada akses informasi yang tepat, cepat dan tuntas pada masyarakat.

"Pada akhirnya (keenam) kemudian terjamin ketersediaan obat gagal ginjal akut dan penggunaannya bagi pasien BPJS Kesehatan," ujarnya.

Baca juga: Ombudsman Dorong Pemerintah Tetapkan Kasus Gagal Ginjal Sebagai Kejadian Luar Biasa

Robert juga meminta agar pemerintah tidak membaca aturan KLB secara tekstual karena kasus gagal ginjal akut progresif atipikal sudah memakan banyak korban.

"(Pemerintah) harus membaca filosofi kebijakan itu sekaligus juga melihat situasi emergency yang terjadi, jangan kemudian kita pada satu sisi korban terus berjatuhan pada sisi lain kita berdebat apakah ini kemudian sudah tepat dikenakan status sebagai suatu KLB," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus gangguan ginjal akut misterius (acute kidney injury/AKI) di Indonesia sudah mencapai 255 kasus yang tersebar di 26 Provinsi per 24 Oktober 2022.

Sedangkan angka kematian akibat keracunan obat ini mencapai 143 anak dan balita.

Baca juga: Ombudsman Sebut Kemenkes Berpotensi Malaadministrasi Terkait Kasus Gangguan Ginjal Akut

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kurs Rupiah Rp 16.300, Gubernur BI: Semua Baik, Stabil, Diapresiasi Presiden

Kurs Rupiah Rp 16.300, Gubernur BI: Semua Baik, Stabil, Diapresiasi Presiden

Nasional
PDI-P Gelar Sekolah Hukum untuk Kader, Mahfud MD Jadi Pengajar

PDI-P Gelar Sekolah Hukum untuk Kader, Mahfud MD Jadi Pengajar

Nasional
Staf Hasto Mengaku Dibentak Penyidik, KPK: Kami Menjunjung HAM

Staf Hasto Mengaku Dibentak Penyidik, KPK: Kami Menjunjung HAM

Nasional
Penyidik Disebut Bentak Staf Hasto PDI-P, KPK Siap Buka Rekaman CCTV

Penyidik Disebut Bentak Staf Hasto PDI-P, KPK Siap Buka Rekaman CCTV

Nasional
Antisipasi Kekeringan, Pemerintah Akan Pasang 20.000 Pompa Air di Kawasan Produsen Beras

Antisipasi Kekeringan, Pemerintah Akan Pasang 20.000 Pompa Air di Kawasan Produsen Beras

Nasional
Pasutri Pemilik Pabrik Narkoba di Medan Disebut Beli Bahan dari China lewat “Marketplace”

Pasutri Pemilik Pabrik Narkoba di Medan Disebut Beli Bahan dari China lewat “Marketplace”

Nasional
PKB Tegaskan Anies Tetap Harus Uji Kelayakan dan Kepatutan jika Maju Pilkada DKI

PKB Tegaskan Anies Tetap Harus Uji Kelayakan dan Kepatutan jika Maju Pilkada DKI

Nasional
Pastikan Jemaah Indonesia Terlayani Baik, Timwas Haji DPR Tinjau Situasi di Armuzna

Pastikan Jemaah Indonesia Terlayani Baik, Timwas Haji DPR Tinjau Situasi di Armuzna

Nasional
Timwas DPR RI Imbau Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Segera Kembali ke Tanah Air

Timwas DPR RI Imbau Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Segera Kembali ke Tanah Air

Nasional
Soal Harun Masiku Bisa Tertangkap dalam Seminggu, Direktur Penyidikan KPK: Itu Motivasi Pimpinan agar Fokus

Soal Harun Masiku Bisa Tertangkap dalam Seminggu, Direktur Penyidikan KPK: Itu Motivasi Pimpinan agar Fokus

Nasional
Masalah Kesehatan Haji Carut-marut, Anggota DPR Ini Usulkan Pembentukan Pansus Haji

Masalah Kesehatan Haji Carut-marut, Anggota DPR Ini Usulkan Pembentukan Pansus Haji

Nasional
Jokowi: Dunia Menuju Neraka Iklim, Jangan Main-main Urusan Kekeringan

Jokowi: Dunia Menuju Neraka Iklim, Jangan Main-main Urusan Kekeringan

Nasional
Cek Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Armuzna, DPR Temukan Sejumlah Kekurangan

Cek Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Armuzna, DPR Temukan Sejumlah Kekurangan

Nasional
Timwas Haji DPR RI Soroti Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah yang Terlalu Kecil

Timwas Haji DPR RI Soroti Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah yang Terlalu Kecil

Nasional
KPK Sita Uang dan Aset Belasan Miliar Rupiah dari Tersangka Korupsi di DJKA

KPK Sita Uang dan Aset Belasan Miliar Rupiah dari Tersangka Korupsi di DJKA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com