Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Belum Tentu Ganjar Bersalah Nyatakan Siap "Nyapres"

Kompas.com - 24/10/2022, 14:11 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik yang juga Founder Cyrus Network, Hasan Nasbi, mengatakan Ganjar Pranowo belum tentu bersalah dengan menyatakan kesediaannya menjadi seorang calon presiden (capres).

Ganjar yang merupakan Gubernur Jawa Tengah itu diketahui dipanggil ke Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, untuk dimintai klarifikasi nanti sore.

"Untuk proses klarifikasi itu, belum tentu Ganjar bersalah. Belum tentu juga akan dapat peringatan dari partai," ujar Hasan saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (24/10/2022).

Hasan menjelaskan, proses klarifikasi yang dilakukan oleh sebuah partai politik kepada kadernya boleh-boleh saja dan tidak perlu diributkan.

Baca juga: Buntut Panjang Pengakuan Ganjar soal Siap Jadi Capres: Dipanggil PDI-P hingga Megawati Angkat Bicara

Pasalnya, hal tersebut menjadi salah satu bentuk penertiban organisasi oleh partai.

Kemudian, Hasan mengatakan jika ada seorang kader yang sudah tidak sejalan dengan partainya, maka lebih baik mengundurkan diri.

"Jika ada satu atau dua orang kader tertentu dalam sebuah partai, yang merasa sudah tidak sejalan dengan garis dan tertib organisasi, sebaiknya memang dengan gentleman mengundurkan diri dari partai. Itu akan jauh lebih baik," tuturnya.

"Sebab, sebagai organisasi, parpol harus hidup jauh lebih panjang dari usia figur mana pun. Jadi harusnya organisasi tidak mau diacak-acak oleh siapapun," sambung Hasan.

 

Hasan pun menyatakan dirinya mendukung usaha partai politik dalam menegakkan disiplin organisasi, termasuk meminta keterangan dan klarifikasi.

Apalagi, kata Hasan, demokrasi di Indonesia ditopang oleh partai politik.

"Dan demokrasi hanya berjalan baik kalau partai politik punya marwah, punya harga diri, disiplin dan tertib," jelasnya.

Menurut Hasan, apabila sebuah partai membiarkan kadernya yang punya aspirasi yang berbeda dengan partai, tapi menyatakannya secara terbuka kepada publik, maka demokrasi akan kacau balau.

Baca juga: Dipanggil DPP PDI-P Usai Nyatakan Siap Maju Capres, Ini Respons Ganjar

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya akan memanggil Ganjar Pranowo atas pernyataannya yang siap maju jika ditugaskan sebagai capres.

Pemanggilan itu untuk meminta Ganjar melakukan klarifikasi atas pernyataannya itu.

"Ya, kita tunggu saja momentumnya, Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya," kata Hasto ditemui di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10/2022).

Bukan tanpa alasan, pemanggilan itu karena PDI-P hingga kini masih fokus membantu masyarakat.

Menurut Hasto, PDI-P belum memprioritaskan soal pencapresan untuk Pemilu 2024. Soal pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"PDI-P makin menguat dalam bergerak ke bawah untuk nyatu dengan kekuatan rakyat. Masalah capres ya belum dilakukan pengumuman oleh Bu Mega," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

Nasional
Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com