Salin Artikel

Pengamat: Belum Tentu Ganjar Bersalah Nyatakan Siap "Nyapres"

Ganjar yang merupakan Gubernur Jawa Tengah itu diketahui dipanggil ke Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, untuk dimintai klarifikasi nanti sore.

"Untuk proses klarifikasi itu, belum tentu Ganjar bersalah. Belum tentu juga akan dapat peringatan dari partai," ujar Hasan saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (24/10/2022).

Hasan menjelaskan, proses klarifikasi yang dilakukan oleh sebuah partai politik kepada kadernya boleh-boleh saja dan tidak perlu diributkan.

Pasalnya, hal tersebut menjadi salah satu bentuk penertiban organisasi oleh partai.

Kemudian, Hasan mengatakan jika ada seorang kader yang sudah tidak sejalan dengan partainya, maka lebih baik mengundurkan diri.

"Jika ada satu atau dua orang kader tertentu dalam sebuah partai, yang merasa sudah tidak sejalan dengan garis dan tertib organisasi, sebaiknya memang dengan gentleman mengundurkan diri dari partai. Itu akan jauh lebih baik," tuturnya.

"Sebab, sebagai organisasi, parpol harus hidup jauh lebih panjang dari usia figur mana pun. Jadi harusnya organisasi tidak mau diacak-acak oleh siapapun," sambung Hasan.

Apalagi, kata Hasan, demokrasi di Indonesia ditopang oleh partai politik.

"Dan demokrasi hanya berjalan baik kalau partai politik punya marwah, punya harga diri, disiplin dan tertib," jelasnya.

Menurut Hasan, apabila sebuah partai membiarkan kadernya yang punya aspirasi yang berbeda dengan partai, tapi menyatakannya secara terbuka kepada publik, maka demokrasi akan kacau balau.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya akan memanggil Ganjar Pranowo atas pernyataannya yang siap maju jika ditugaskan sebagai capres.

Pemanggilan itu untuk meminta Ganjar melakukan klarifikasi atas pernyataannya itu.

"Ya, kita tunggu saja momentumnya, Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya," kata Hasto ditemui di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10/2022).

Bukan tanpa alasan, pemanggilan itu karena PDI-P hingga kini masih fokus membantu masyarakat.

Menurut Hasto, PDI-P belum memprioritaskan soal pencapresan untuk Pemilu 2024. Soal pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"PDI-P makin menguat dalam bergerak ke bawah untuk nyatu dengan kekuatan rakyat. Masalah capres ya belum dilakukan pengumuman oleh Bu Mega," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/14113661/pengamat-belum-tentu-ganjar-bersalah-nyatakan-siap-nyapres

Terkini Lainnya

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Nasional
Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas': 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Jajak Pendapat Litbang "Kompas": 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Nasional
Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke