Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog: Kasus Gagal Ginjal Anak Jangan Direspons dengan Biasa

Kompas.com - 21/10/2022, 20:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan, kasus gagal ginjal misterius yang menyebabkan ratusan orang meninggal harus ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Dicky meminta pemerintah tidak menangani kejadian ini dengan cara yang biasa.

"Ini kejadiannya apa ini biasa? Enggak biasa, ini luar biasa. Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan ataupun respons-respons yang juga biasa," ujar Dicky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/10/2022).

Baca juga: Menkes Beberkan Dugaan Terbesar Penyebab Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak

Dicky mendorong agar kejadian gagal ginjal pada ratusan anak ini segera ditetapkan sebagai KLB.

Sejauh ini, Dicky menilai, pemerintah sudah mencoba merespons dengan cara yang luar biasa. Misalnya, melarang obat sirup beredar di pasaran untuk sementara waktu.

Dicky menyebut, pelarangan terhadap obat sirup untuk seluruh Indonesia yang cakupannya sangat besar ini, sebagai respons luar biasa.

"Misalnya pelarangan atau mengimbau untuk tidak mengonsumsi dulu sirup, semua jenis sirup lah misalnya yang diduga mengandung etilen glikol. Atau dalam hal ini misalnya jenisnya obat batuk atau penurun demam. Itu respons luar biasa," tuturnya.

Baca juga: Ditemukan 5 Obat Sirup Mengandung EG, Mengapa Penyebab Gagal Ginjal Akut Masih Belum Diketahui?

Akan tetapi, apabila kebijakan larangan terhadap obat sirup ini tidak didukung regulasi yang tegas, maka hal itu bisa saja sia-sia.

"Terjadi enggak kepatuhan di lapangan? Efektif enggak imbauan ini? Nyampe enggak? Jalurnya sudah dibuat lebih cepat dan efektif enggak komunikasi ini?" kata Dicky.

Dicky menilai, status KLB bisa membantu pelarangan obat sirup untuk sementara waktu.

Selain pelarangan obat sirup, kata Dicky, respons luar biasa lain yang bisa pemerintah lakukan adalah memberi rakyat bantuan finansial.

"Bantuan, apa itu finansial pada pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi kasus maupun merujuk. Apalagi kalau masyarakat daerah tersebut tidak punya kemampuan secara finansial," imbuhnya.

Baca juga: Puan Maharani Desak Pemerintah Segera Jadikan Gagal Ginjal Akut sebagai KLB

Diberitakan sebelumnya, terdapat 133 orang di Indonesia yang meninggal karena gagal ginjal akut yang penyebabnya masih misterius.

Pemerintah dan stakeholder terkait masih mencari penyebab gangguan gagal ginjal akut.

Sejauh ini, ada beberapa faktor risiko penyebab kejadian gagal ginjal akut seperti intoksikasi etilen glikol dari obat sirup, infeksi virus yang ditemukan dalam tubuh pasien, dan multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) atau sindrom peradangan multisistem pasca-Covid-19.

Namun demikian, sebagai bentuk kewaspadaan, Kemenkes mengambil langkah konservatif menginstruksikan apotek dan dokter untuk tidak menjual maupun meresepkan obat sirup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com