Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fungsi Ditjen dalam Kementerian

Kompas.com - 20/10/2022, 01:00 WIB
Issha Harruma

Penulis


KOMPAS.com – Direktorat Jenderal atau Ditjen adalah salah satu bagian dari susunan organisasi kementerian. Ditjen menjadi unsur pelaksana dalam kementerian.

Ditjen dipimpin oleh Direktur Jenderal atau Dirjen yang merupakan jabatan struktural Eselon IA.

Baca juga: Ditjen Dikti Luncurkan 7 Program Ekosistem Kedaireka

Fungsi Direktorat Jenderal

Salah satu ketentuan yang mengatur Direktorat Jenderal adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 13 tahun 2014.

Menurut Perpres ini, tugas Ditjen adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi Direktorat Jenderal Kementerian adalah perumusan kebijakan kementerian di bidangnya.

Selain itu, ada beberapa fungsi Ditjen lainnya, yaitu:

  • pelaksanaan kebijakan kementerian di bidangnya;
  • penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangnya;
  • pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan
  • pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Baca juga: Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Kedudukan dan susunan Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Dalam sebuah kementerian, jumlah Ditjen ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Mengacu pada Perpres Nomor 47 tahun 2009, sebuah Ditjen terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak lima Direktorat.

Adapun Sekretariat Ditjen terdiri atas paling banyak empat Bagian yang mencakup maksimal tiga Subbagian.

 

Referensi:

  • Tjandra, W. Riawan. 2018. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
  • Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 13 tahun 2014
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com