Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi ke Investor: Jangan Ragu-ragu Investasi di IKN

Kompas.com - 19/10/2022, 07:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para investor untuk tidak ragu-ragu menanamkan investasinya di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Jajak Pasar IKN yang digelar di Djakarta Theater pada Selasa (18/10/2022) malam.

"Bapak, Ibu sekalian sudah semuanya disampaikan. Sekali lagi saya ingin sampaikan jangan ragu-ragu (berinvestasi di IKN). Kalau masih ada yg kurang, kurang apalagi?" ujar Jokowi.

Dia lantas memberikan penjelasan jika para investor masih ragu dengan sejumlah hal, bisa langsung bertanya kepada menteri-menteri terkait.

Misalnya, urusan lahan bisa dikonsultasikan kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Bamsoet Minta Izin Bangun Sirkuit Balap di IKN, Jokowi: Kenapa Tidak?

Kemudian, soal insentif investasi bisa ditanyakan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

"Tanyakan, Pak kurang insentif begitu, minta. Tax holiday-nya kurang panjang bisa ditanya. atau tax deduction-nya kurang banyak, silakan disampaikan," ungkap presiden.

"Tetapi saya meyakini bahwa regulasi yang sudah kita siapkan, undang-undang ada. Tadi segera PP-nya mengenai insentif-insentif itu ada. Terus kurang apalagi?" lanjutnya.

Jokowi pun berseloroh apabila para investor masih tidak yakin, maka ada peluang diterbitkannya TAP MPR yang mendukung investasi IKN.

Baca juga: Jokowi: Agustus 2024, Kita Ingin Upacara HUT ke-79 RI di Halaman Istana IKN

"Sampaikan kalau misal, Pak enggak yakin Pak, kita perlu tap MPR. Lak ketua MPR ada di sini Pak Bamsoet. Kalau masih (ragu) lho ya. Kurang apalagi?" tegas Jokowi.

Kepala negara pun menegaskan keinginannya agar proses pembangunan IKN aegera dimulai dari sisi investasi.

Sebab, pihak pemerintah sudah memulai pembangunan fisik. Antara lain membangun bendungan, infrastruktur jalan maupun tempat tinggal para pekerja.

"Sekarang saya menunggu. Dari investasi, dari investor, dari privat sektor apa?" kata Jokowi.

"Akan saya tunjuk satu-satu. Berapa hektare? Berapa hektare? Berapa hektare? Dibangunnya kapan? Dibangunnya kapan? Dibangunnya kapan?" lanjut Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengatakan, pemerintah ingin agar pada saat 17 Agustus 2024 mendatang peringatan HUT ke-79 RI dilaksanakan di halaman Istana Kepresidenan yang berada di IKN.

Oleh karena itu, Presiden menekankan agar Agustus 2024 mendatang IKN sudah bisa menjadi sebuah kota modern yang hidup.

"Yang jelas di bulan Agustus 2024 kita ingin IKN telah menjadi kota modern yang hidup. Dan kita Upacara HUT kemerdekaan Indonesia ke-79 itu di halaman istana (kepresidenan) IKN," ujar Jokowi.

"Kalau itu kejadian. Kita semua saya yakini kita semua akan semangat," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi: Kalau Ada yang Belum Yakin IKN, Kurang Apalagi?

Jokowi menegaskan, dirinya sendiri yakin peringatan HUT ke-79 RI di IKN bisa terlaksana jika semua pihak saling mendukung upaya pembangunan ibu kota baru tersebut.

Presiden menuturkan, IKN merupakan masa depan Indonesia.

Kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara menurutnya bukan sekadar memindahkan gedung kementerian maupun Istana Kepresidenan.

"Bukan juga memindahkan gedung Istana Wakil Presiden, bukan fisik yang kita pindahkan, tetapi yang kita ingin bangun adalah budaya kerja baru mindset baru, dan IKN mindset ekonomi baru," ucap Jokowi.

"Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah punya agenda besar, ini demi kemajuan negara. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun kita akan sulit jadi negara maju dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com