Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Ada yang Belum Yakin IKN, Kurang Apalagi?

Kompas.com - 18/10/2022, 19:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, publik tidak perlu ragu dengan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, dasar hukum maupun proses persetujuan pembangunan proyek ibu kota baru tersebut sangat kuat.

"Bapak, Ibu tidak perlu ragu dan bimbang karena payung hukumnya sudah jelas, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2022 dan itu ini juga harus tahu itu telah disetujui 93 persen dari fraksi di DPR loh," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara IKN yang digelar di Djakarta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022).

"Kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin jadi kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan," katanya.

Baca juga: Saat Jokowi Berjongkok untuk Difoto Bareng Wartawan Istana...

Presiden Jokowi menuturkan, IKN merupakan masa depan Indonesia.

Kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, menurutnya, bukan sekadar memindahkan gedung kementerian maupun Istana Kepresidenan.

"Bukan juga memindahkan gedung Istana Wakil Presiden, bukan fisik yang kita pindahkan, tetapi yang kita ingin bangun adalah budaya kerja baru mindset baru, dan IKN mindset ekonomi baru," kata Jokowi.

"Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah punya agenda besar, ini demi kemajuan negara. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun kita akan sulit jadi negara maju dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan, pemerintah ingin membangun Indonesia-sentris dan bukan Jawa-sentris.

Baca juga: Jokowi: Kesepakatan dengan FIFA Kita Jadikan Momentum Perbaikan Sepak Bola Indonesia

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya Jawa tetapi 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke.

Namun, saat ini 58 persen dari PDB Ekonomi memang terpusat di Jawa.

Selain itu, populasi penduduk sebanyak 56 persen atau 149 juta bermukim di Jawa.

"Betapa Jawa ini terbebani oleh jumlah yang sangat besar itu. Oleh sebab itu, butuh keadilan ekonomi, pemerataan pembangunan, ini yang ingin kita hadirkan dengan membangun Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi.

"Nusantara adalah kota pintar masa depan, yang berbasis hutan dan alam dan belum ada di dunia. Tolong dicarikan karena belum ada, ini yang membedakan," ujarnya menambahkan.

Baca juga: Bela Jokowi soal Gugatan Ijazah Palsu, Teman SMA: Saya Siap Dapat Teguran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com