Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Istana soal Pejabat Polri Dilarang Bawa Tongkat Komando, Topi, dan Ponsel

Kompas.com - 14/10/2022, 16:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan alasan mengapa pejabat Polri dilarang membawa topi, tongkat komando, dan ponsel saat mengikuti pengarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Jumat (14/10/2022).

Menurut Heru Budi Hartono, secara garis besar kebijakan itu dilakukan karena alasan efisiensi waktu dan tempat.

"Ketika diskusi, di sini tidak ada tempat penyimpanan tongkat. Tongkat jumlahnya banyak. Kedua memperlama proses masuk istana," ujar Heru di Kantor Presiden.

"Ketiga, kami minta tidak bawa handphone, lagi-lagi untuk kenyamanan bapak-bapak pejabat lingkungan Polri untuk bisa masuk istana dengan cepat. Karena jumlah 600 (orang) cukup banyak, jadi tidak perlu bawa tongkat, handphone, dan topi. Kan topi perlu tempat juga, tempat tongkat," katanya lagi.

Baca juga: Dilarang Bawa Ponsel dan Ajudan, Kapolri, Kapolda, Kapolres Ikuti Pengarahan Jokowi di Istana

Oleh karena itu, menurut Heru, pihak istana meminta agar ponsel, topi, dan tongkat komando para pejabat Polri disimpan di tempat duduk mereka masing-masing di bus.

"Jadi, begitu turun selesai, kita cek secara umum tidak (positif) Covid, antre, tidak harus meletakkan topi, handphone, tongkat di mana hanya simple kenyamanan tamu di istana," kata Heru.

Diberitakan sebelumnya, ratusan pejabat polisi, yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para kapolda seluruh Indonesia, dan para kapolres datang ke Istana Negara untuk mengikuti pengarahan yang akan diberikan Presiden Jokowi pada Jumat siang.

Dalam pengarahan tersebut, para personel kepolisian tidak boleh membawa ajudan dan ponsel.

Baca juga: Kapolri: Kita Akan Tindak Lanjuti dan Jabarkan Arahan Presiden untuk Semua Personel

Selain itu, mereka tidak diperbolehkan memakai topi dan membawa tongkat komando masing-masing.

Mereka hanya diperkenankan membawa sebuah catatan.

Pengarahan itu diikuti 559 personil polisi dari Kapolri, pejabat tinggi Mabes Polri, kapolda, hingga kapolres seluruh Indonesia.

Baca juga: Di Istana, Jokowi Akan Beri Arahan ke Kapolri, Pejabat Mabes Polri, hingga Kapolda-Kapolres Seluruh Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com