Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut Pemerintah Jokowi Tetap Aman meski Ada "Reshuffle": Nasdem Berdiri Dua Kaki

Kompas.com - 14/10/2022, 12:09 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan sinyal melakukan reshuffle setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai, suksesi pemerintahan Jokowi hingga 2024 akan tetap berjalan lancar dan aman, meski Nasdem keluar dari barisan kabinet.

“Saya pikir seandainya ada perombakan menteri dari Nasdem itu tidak akan berdampak pada pemerintahan Jokowi,” kata Wasis saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

Baca juga: PPP: Sebaiknya Parpol Koalisi Tidak Bahas Reshuffle, Biar Tak Gaduh

Kendati demikian, Wasis memandang Nasdem tetap akan memberikan kontribusi yang jelas kepada pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, Nasdem menerapkan politik yang berdiri di atas dua kaki. Mereka masih menjaga komitmen hingga pemerintahan Jokowi selesai. Di sisi lain, mereka juga bergerak memperkuat kandidasi Anies Baswedan.

“Posisi Nasdem berada di dua kaki,” ujar Wasis.

Baca juga: Jaga Etika Politik, PAN Batasi Diri Tak Ikut Campur soal Rencana Reshuffle Kabinet

Wasis menepis kemungkinan Nasdem menjadi salah satu partai oposisi pemerintah, meski menterinya di-reshuffle dan telah mendeklarasikan Anies sebagai capres.

“Saya pikir tidak. Karena bila langsung jadi oposisi dini maka akan merugikan posisi Nasdem sekarang,” tuturnya.

“Deklarasi Anies itu untuk kepentingan 2024. Jadi sudah ada ruang aspirasinya masing-masing,” sambungnya.

Baca juga: Sinyal Reshuffle Kabinet yang Muncul Setelah Nasdem Capreskan Anies Baswedan

Sebelumnya, Jokowi menyatakan adanya rencana perombakan Kabinet Indonesia maju. Pernyataan ini disampaikan saat ditanya sejumlah awak media terkait rencana reshuffle setelah Nasdem menyatakan mengusung Anies sebagai Capres.

Meski demikian, Jokowi tidak membeberkan kapan perombakan itu akan dilakukan dan siapa di antara menterinya yang bakal dicopot.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi dengan singkat saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com