PPP: Sebaiknya Parpol Koalisi Tidak Bahas "Reshuffle", Biar Tak Gaduh

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan bahwa partainya tak ikut campur membahas soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Hal itu dia nilai karena reshuffle adalah ranah dari Presiden Jokowi untuk menjalankan hak prerogatifnya.

"Sebaiknya parpol koalisi tidak usah turut membahas soal reshufle ini biar tidak jadi gaduh di antara sesama parpol koalisi," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

Baca juga: Jaga Etika Politik, PAN Batasi Diri Tak Ikut Campur soal Rencana Reshuffle Kabinet

Oleh karena itu, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk rencana reshuffle.

"Soal reshufle dan siapa menteri yang mau di-reshufle itu wilayahnya Presiden Jokowi," ucap Arsul.

Lebih lanjut, Arsul berharap semua parpol koalisi pemerintah bersatu dan fokus menghadapi tantangan bangsa ke depan. Pasalnya, ia mengingatkan, bahwa dunia akan mengalami masa sulit ke depannya.

"Maka kekuatan politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, lebih baik saling menahan diri terkait dengan posisi-posisi kabinet," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Baca juga: Sinyal Reshuffle Kabinet yang Muncul Setelah Nasdem Capreskan Anies Baswedan

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet atau menteri.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media saat ditanya mengenai rencana reshuffle setelah Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Namun demikian, Jokowi tak mengungkapkan kapan, bagaimana dan siapa menteri yang nantinya akan di-reshuffle.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi dengan singkat saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).