JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya terkesan lebih banyak mengkritik Nasdem setelah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Hal itu membuat elite Nasdem bertanya-tanya mengapa hanya partainya yang diserang, sementara Partai Gerindra yang lebih dulu deklarasi capres terbilang minim serangan.
"Karena antitesa (antitesis)," kata Hasto singkat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Menurut Hasto, salah satu kader yang merupakan DPP Partai Nasdem mengutarakan Anies adalah antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Giliran Nasdem, Semua Jadi Salah, Jadi Menyerang dari Segala Penjuru
"Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesis kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sedang menjabat yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk Nasdem," jelasnya.
"Ketika itu disampaikan oleh DPP-nya lho yang menyampaikan, sebagai antitesa," ucap Hasto.
PDI-P, kata Hasto, memberikan respons karena menilai pernyataan pengurus Partai Nasdem itu menciptakan kerumitan dan persoalan pada tata pemerintahan.
"Sementara yang dibahas presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke antitesanya bagaimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius," sebut Hasto.
Baca juga: Soal Pencapresan Anies, Politisi Nasdem Minta Hasto Tak Campuri Urusan Partai Lain
Dikutip Kompas.tv, Ketua DPP Nasdem Zulfan Lindan menyebut Anies antitesis Jokowi dalam sebuah diskusi. Hal itu yang kemudian disoroti PDI-P.
Belakangan, Zulfan meminta soal antitesis itu tidak dipahami saling berlawanan.
“Dalam kaitan Anies Baswedan sebagai antitesis Pak Jokowi jangan dipahami saling bertabrakan,” ujar Zulfan.
Zulfan menuturkan antitesis yang dimaksud adalah perbedaan pola kerja Anies dan Jokowi, bukan prinsipnya.
Menurutnya, pola kerja Jokowi tipenya tidak mutar-mutar dan bergerak cepat. Sementara, Anies dinilai pendekatannya lebih pada konseptual dalam melakukan program kerja.
“Sebagaimana saya jelaskan dalam dialog total politik bahwa Jokowi punya pendekatan berpikir dan kerja,” jelas Zulfan.
“Pak Jokowi lebih melakukan pendekatan implementatif. Sementara itu Anies lebih melakukan pendekatan konseptualisasi yang mungkin saja implementasinya tidak sesegera Pak Jokowi,” ucap dia.
Terkini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan Partai Nasdem.
"Menonaktifkan saudara Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem," tulis surat yang diterima Kompas.com dari Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Kamis.
Adapun surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate. Surat ditandatangani hari ini.
Dalam surat tersebut, Zulfan Lindan disebut mengeluarkan pernyataan yang tidak produktif. Bahkan, Zulfan Lindan dinilai cenderung menurunkan citra Partai Nasdem.
"Maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem menyampaikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan, atas berbagai pernyataan di media," isi surat tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.