Kasus Korupsi Pembelian Helikopter AW-101, Jokowi Disebut Sudah Ingatkan dalam Ratas

Berdasarkan komunikasinya dengan Asisten perencanaan dan Anggaran (Arsena) Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) almarhum Mohammed Syafei, Irfan mengetahui helikopter VIP/VVIP AW 101 akan diterbangkan pada 9 April 2016.

Ia kemudian menghubungi Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products Lorenzo Pariani.

Priani lantas menyanggupi perusahaan menyediakan Helikopter AW 101 untuk terbang di HUT TNI AU 2016.

“Karena sebenarnya telah tersedia Helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP yang merupakan pesanan Angkatan Udara India,” ujar Arief.

Baca juga: Eks KSAU: Proyek “Drone” Elang Hitam Disetop Tunjukkan Tak Ada Rencana Jangka Panjang

Karena terlanjur sudah memesan dan Irfan tetap ingin menjadi penyedia helikopter AgustaWestland untuk TNI AU, KSAU saat itu, Marsekal Agus Supriatna melalui Asrena KSAU yang baru, Marsda Supriyanto melakukan siasat.

Mereka mengirimkan surat usulan perubahan pengadaan Helikopter VVIP RI-1 menjadi pengadaan Helikopter Angkut Berat.

“Padahal, pada saat itu anggaran pengadaan Helikopter telah diblokir dan sudah ada arahan Presiden agar TNI tidak membeli dahulu helikopter karena ekonomi sedang tidak normal,” kata Arief.

Kemudian, untuk mengakali hal tersebut, Helikopter yang sebenarnya memiliki spesifikasi teknis Helikopter VVIP yang kadung dibayar Irfan ditambahkan item Cargo Door on the starboard side.

Jaksa kemudian mendakwa Irfan telah merugikan negara hingga Rp 738.900.000.000.

Ia juga didakwa memperkaya KSAU saat itu, Agus Supriatna sebesar Rp Rp 17.733.600.000 atau Rp 17,7 miliar, AgustaWestland Rp 391.616.035.000, dan perusahaan Lejardo. Pte.Ltd Rp 146.342.494.088,87.

Irfan didakwa melakukan atau turut melakukan dugaan korupsi bersama sejumlah orang, termasuk Agus dan Basuki.

Baca juga: Kuasa Hukum Eks KSAU Agus Supriatna Sebut Kliennya Akan Penuhi Panggilan KPK, asalkan...