Sindir MPR Banyak Munculkan Wacana, Formappi: Jadi Forum Tenaga Ahli Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyindir kinerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang kebanyakan hanya sebatas melakukan kajian atau wacana.

Ia lantas menyarankan agar MPR mengubah lembaganya menjadi lembaga pemikir atau think tank jika hanya berkutat pada memunculkan wacana atau kajian.

"Kalau kerjaannya cuma bikin kajian sih kenapa enggak ubah saja format lembaganya jadi lembaga think tank atau forum tenaga ahli saja. Yang suka bikin kajian, studi, termasuk memikirkan ide-ide nyeleneh itu ya ahli," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/10/2022).

Hal tersebut disampaikan Lucius menanggapi munculnya wacana penunjukan kepala daerah oleh DPRD yang digaungkan MPR dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baca juga: MPR dan Wantimpres Kaji Opsi Kepala Daerah Dipilih DPRD

Lucius kemudian menyoroti bahwa bukan kali pertama MPR memunculkan wacana-wacana ke publik.

"Kita masih ingat dengan wacana masa jabatan presiden tiga periode, PPHN, dan lain-lain," ujarnya.

Lucius berpendapat, semua wacana itu tidak berakhir pada eksekusi.

Oleh karena itu, menurutnya, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak begitu istimewa karena akan berakhir sebagai wacana.

"Kalau berpikir positif, rasanya sih kemunculan wacana-wacana dari MPR itu hanya ingin mem-prank publik saja. Sejauh ini, enggak ada wacana yang dimunculkan oleh MPR berujung eksekusi yang jelas," kata Lucius.

"Saya menduga ini efek enggak jelasnya kerja lembaga seperti MPR," ujarnya lagi.

Baca juga: MPR Pertimbangkan Pilkada Asimetris, Sebagian Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung

Berkaca dari hal itu, Lucius menyarankan agar MPR bekerja lebih kepada isu strategis, misalnya kenegarawanan.

"Biarkan para ahli hukum, ahli politik, ahli pemilu mengutak-atik wacana yang masih perlu kajian," katanya.

Tak sampai situ, Lucius juga memandang MPR tak lebih dari lembaga riset jika terus memunculkan kajian-kajian.

Diketahui, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya dan Wantimpres tengah mengkaji pelaksanaan Pilkada langsung.

Ia menyebutkan, kedua lembaga ini sepakat untuk menilik kemungkinan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh masyarakat, tapi melalui DPRD.