Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MPR Pertimbangkan Pilkada Asimetris, Sebagian Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung

Kompas.com - 21/09/2022, 21:19 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mempertimbangkan dilakukannya kajian soal pemilihan kepala daerah (pilkada) secara asimetris. Dengan demikian, sebagian kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Syaiful Hidayat usai bertemu dengan KPU di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Bawaslu Nilai Beberapa Ketentuan UU Pemilu dan Pilkada Masih Multitafsir

Menurutnya, sistem demokrasi Indonesia saat ini mengarah pada model liberal-individualistik, termasuk dalam hal pilkada. Sehingga, pilkada asimetris ini bisa saja dimungkinkan terjadi.

"Apakah dimungkinkan pilkada dilakukan secara asimetris? Sehingga tidak semuanya dipilih secara langsung," kata Djarot dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Rabu petang.

"Apakah dimungkinkan di dalam pilkada, tingkat otonomi itu diletakkan di tingkat provinsi, atau diletakkan di tingkat kota/kabupaten?" lanjutnya.

Djarot mengatakan, wacana ini berkaitan erat dengan sistem ketatanegaraan, khususnya sistem pemilu dan demokrasi.

Politikus PDI-P tersebut menyinggung soal mahalnya biaya politik dalam pilkada langsung dan konstitusi yang disebut tak secara spesifik mengharuskan pemilihan langsung.

Baca juga: Respons Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Anggota Komisi II Rifqi: Kita Harus Revisi UU

Sehingga, menurut Djarot, pihaknya bakal melakukan kajian mendalam dan menelurkan berbagai rekomendasi terkait pelaksanaan otonomi daerah.

Menurutnya, hal ini bakal menjadi kajian yang menarik.

Eks pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta itu mengambil contoh kasus Jakarta yang dianggap tak mengalami masalah berarti ketika menerapkan pilkada asimetris, yaitu gubernur dipilih secara langsung, sedangkan wali kota dan bupati diangkat gubernur.

"(Jakarta) aman, bagus, enggak ada masalah. Padahal, masyarakatnya relatif IPM-nya (indeks pembangunan manusia) sudah tinggi, tingkat kekerabatannya itu tidak begitu kuat, artinya sudah menjadi masyarakat modern," ujarnya.

"Kita perlu juga mengkaji mana daerah yang betul-betul siap untuk melakukan pilkada secara langsung dan mana yang cukup dipilih melalui DPRD," pungkas Djarot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com