MPR Pertimbangkan Pilkada Asimetris, Sebagian Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung

Kompas.com - 21/09/2022, 21:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mempertimbangkan dilakukannya kajian soal pemilihan kepala daerah (pilkada) secara asimetris. Dengan demikian, sebagian kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Syaiful Hidayat usai bertemu dengan KPU di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Bawaslu Nilai Beberapa Ketentuan UU Pemilu dan Pilkada Masih Multitafsir

Menurutnya, sistem demokrasi Indonesia saat ini mengarah pada model liberal-individualistik, termasuk dalam hal pilkada. Sehingga, pilkada asimetris ini bisa saja dimungkinkan terjadi.

"Apakah dimungkinkan pilkada dilakukan secara asimetris? Sehingga tidak semuanya dipilih secara langsung," kata Djarot dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Rabu petang.

"Apakah dimungkinkan di dalam pilkada, tingkat otonomi itu diletakkan di tingkat provinsi, atau diletakkan di tingkat kota/kabupaten?" lanjutnya.

Djarot mengatakan, wacana ini berkaitan erat dengan sistem ketatanegaraan, khususnya sistem pemilu dan demokrasi.

Politikus PDI-P tersebut menyinggung soal mahalnya biaya politik dalam pilkada langsung dan konstitusi yang disebut tak secara spesifik mengharuskan pemilihan langsung.

Baca juga: Respons Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Anggota Komisi II Rifqi: Kita Harus Revisi UU

Sehingga, menurut Djarot, pihaknya bakal melakukan kajian mendalam dan menelurkan berbagai rekomendasi terkait pelaksanaan otonomi daerah.

Menurutnya, hal ini bakal menjadi kajian yang menarik.

Eks pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta itu mengambil contoh kasus Jakarta yang dianggap tak mengalami masalah berarti ketika menerapkan pilkada asimetris, yaitu gubernur dipilih secara langsung, sedangkan wali kota dan bupati diangkat gubernur.

"(Jakarta) aman, bagus, enggak ada masalah. Padahal, masyarakatnya relatif IPM-nya (indeks pembangunan manusia) sudah tinggi, tingkat kekerabatannya itu tidak begitu kuat, artinya sudah menjadi masyarakat modern," ujarnya.

"Kita perlu juga mengkaji mana daerah yang betul-betul siap untuk melakukan pilkada secara langsung dan mana yang cukup dipilih melalui DPRD," pungkas Djarot.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia-Selandia Baru Bahas Kerja Sama Jaminan Produk Halal

Indonesia-Selandia Baru Bahas Kerja Sama Jaminan Produk Halal

Nasional
Ricky Rizal Bantah Kesaksian Benny Ali soal Interogasi di TKP Pembunuhan Brigadir J

Ricky Rizal Bantah Kesaksian Benny Ali soal Interogasi di TKP Pembunuhan Brigadir J

Nasional
TNI AD Kirim 10 Truk Bansos untuk Korban Gempa Cianjur

TNI AD Kirim 10 Truk Bansos untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
32 Obat Sirup PT Rama Emerald Multi Sukses Dicabut Izin Edarnya, Ada Paracetamol

32 Obat Sirup PT Rama Emerald Multi Sukses Dicabut Izin Edarnya, Ada Paracetamol

Nasional
Kuat Ma’ruf Bantah Kesaksian Benny Ali soal Interogasi di TKP Pembunuhan Brigadir J

Kuat Ma’ruf Bantah Kesaksian Benny Ali soal Interogasi di TKP Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Ferdy Sambo: Yosua Perkosa Istri Saya

Ferdy Sambo: Yosua Perkosa Istri Saya

Nasional
Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Disebut Cocok Jadi Ketum PSSI, KSAD Dudung: Bermimpi Pun Tidak

Disebut Cocok Jadi Ketum PSSI, KSAD Dudung: Bermimpi Pun Tidak

Nasional
Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Gobel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Gobel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Nasional
Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Kepala BNPT: Bentuk Virus Radikal Terorisme

Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Kepala BNPT: Bentuk Virus Radikal Terorisme

Nasional
KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Pemerintah Upayakan Natal dan Tahun Baru Aman

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Pemerintah Upayakan Natal dan Tahun Baru Aman

Nasional
RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

Nasional
Deputi KSP Tegaskan Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri Astanaanyar Akan Dijerat Hukum

Deputi KSP Tegaskan Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri Astanaanyar Akan Dijerat Hukum

Nasional
1 Polisi Meninggal akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung

1 Polisi Meninggal akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.