Usung Anies di Pilpres, Nasdem Dinilai Tak Seharusnya Disingkirkan dari Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan berpendapat, Partai Nasdem tak seharusnya disingkirkan dari pemerintahan karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden Pemilu 2024.

Menurut dia, wajar saja jika partai pendukung pemerintahan Joko Widodo saat ini mendukung pencapresan Anies yang notabene merupakan kalangan oposisi.

"Tidak salah Nasdem mendukung Anis mereka tidak menyalahi kesepakatannya untuk berkoalisi karena kesepakatan berkoalisi untuk mendukung pemerintahan Jokowi," kata Djayadi kepada Kompas.com, Selasa (11/10/2022).

Djayadi mengatakan, Nasdem tergabung dalam pemerintahan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024. Sementara, deklarasi Anies sebagai capres dimaksudkan Nasdem untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Soal Potensi Menterinya Kena Reshuffle, Nasdem: Hormati Independensi Parpol

Oleh karenanya, menurut dia, dukungan Nasdem untuk Anies tak berkaitan dengan posisi partai besutan Surya Paloh itu di pemerintahan Jokowi saat ini.

"Koalisi ini bukan koalisi Pilpres 2024, koalisi ini adalah koalisi pemerintahan Jokowi yang batas terakhirnya tahun 2024, bukan untuk pemilu," ujar Djayadi.

"Jadi ini memang harus dipisahkan supaya memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat," tuturnya.

Lagi pula, lanjut Djayadi, pemerintahan Jokowi mau tak mau berjalan tumpang tindih dengan persiapan Pemilu 2024.

Sehingga, wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang, seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain.

Baca juga: Giliran Nasdem, Semua Jadi Salah, Jadi Menyerang dari Segala Penjuru

Dengan situasi demikian, tidak mungkin tujuh partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi.

"Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mendepak mereka dari pemerintahan," ujarnya.

Djayadi menambahkan, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi kewenangan presiden.

Menurut dia, tidak seharusnya partai lain ikut campur terkait ini, termasuk partai penguasa yang menaungi Jokowi, PDI Perjuangan.

"Harusnya Pak Jokowi ambil sikap netral, mau Nasdem mencalonkan siapa saja terserah," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, pada Senin (3/10/2022) Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk Pemilu 2024.

Partai yang dimotori Surya Paloh itu juga mengaku tengah mematangkan rencana koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Langkah Nasdem itu menuai pro dan kontra. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto misalnya, belum lama ini mengibaratkan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres Nasdem seperti Peristiwa 10 November 1945.

Baca juga: Elektabilitas Anies Disebut Bisa Turun jika Nasdem Gagal Membantah Isu Intoleransi

Dalam peristiwa itu, terjadi aksi perobekan kain biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato, sehingga yang tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia, merah putih.

"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

Sebagaimana peristiwa 10 November itu, kata Hasto, belakangan ada "biru" yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," ujarnya.

Kendati tak menyebut gamblang tentang "biru" yang dimaksud, namun, publik meyakini bahwa elite PDI-P itu tengah menyentil Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres.