Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/10/2022, 16:14 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke depan bergantung pada kerja-kerja politik partai pendukungnya.

Saat ini, Anies telah dideklarasikan sebagai calon presiden Partai Nasdem. Menurut Ari, elektabilitas orang nomor satu di Ibu Kota Negara itu berpotensi meningkat jika Nasdem bekerja dengan cara-cara yang tepat.

"Jika stakeholder yang mendukungnya bekerja politik dengan tepat, Nasdem bisa mengolah pencitraan Anies dan dukungan dari simpatisan dengan maksimal," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (10/10/2022).

Baca juga: Giliran Nasdem, Semua Jadi Salah, Jadi Menyerang dari Segala Penjuru

Jika elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu berhasil ditingkatkan, Ari yakin Nasdem juga akan diuntungkan oleh efek ekor jas atau coat-tail effect pencapresan Anies.

Sebaliknya, kata Ari, elektabilitas Anies berpotensi turun jika Nasdem gagal mengolah isu intoleransi yang melekat dengan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Elektabilitas Anies akan berpotensi menurun jika Nasdem gagal membantah dan mengolah isu Anies adalah toleran dengan praktik politik identitas," ujar Ari.

Menurut Ari, jika dilihat dari sisi elektabilitas saja, sejauh ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jadi pesaing terberat Anies.

Baca juga: Nasdem Klaim Perkembangan Koalisi dengan Demokrat-PKS Semakin Menggembirakan

Ari menyebut, tingkat elektabilitas Prabowo sudah mencapai titik puncak dan tidak bisa lagi naik, malah berpotensi turun.

Ini karena performa Prabowo yang saat ini hanya ditentukan oleh kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra.

Kegagalan Prabowo berulang kali di panggung pilpres juga disebut memberikan citra tersendiri ke mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu.

"Jejak rekamnya yang selalu gagal di pilpres-pilpres sebelumnya menjadi handicap (rintangan) bagi Prabowo," kata Ari.

Berbeda dengan Ganjar Pranowo. Menurut Ari, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu berpotensi naik karena banyak mendapat simpati publik dengan besarnya tekanan dari PDI-P kepadanya.

Oleh publik, Ganjar dianggap sebagai political victim alias korban politik lantaran "serangan-serangan" PDI-P ke dirinya, misalnya, berulang kali tidak diundang di acara partai sendiri, hingga terang-terangan disentil oleh elite partai banteng.

"Sehingga publik menaruh iba dan semakin jatuh hati dengan ketegaran Ganjar," kata Ari.

Baca juga: Tak Khawatir Kadernya Kena Reshuffle Setelah Usung Anies, Nasdem: Jokowi Sadar Perjuangan Surya Paloh

Sebagaimana diketahui, sejumlah nama telah mendeklarasikan diri siap maju sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024 kendati gelaran pemilihan masih jauh.

Prabowo Subianto mendeklarasikan diri dari Partai Gerindra. Sementara, Ganjar Pranowo mendapat deklarasi dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Adapun Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem.

Perihal intoleransi pernah disinggung Nasdem saat mendeklarasikan Anies sebagai capres. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tidak ada waktu lagi untuk memberikan toleransi ke orang-orang yang berpikiran intoleran.

Awalnya, Paloh menyebut masyarakat Indonesia harus mampu bangkit berkompetisi besar di kehidupan. Apabila tidak, maka mereka akan semakin tertinggal, meski Indonesia dianugerahi banyak hal dan sumber daya alam (SDA).

"Itu bisa terkalahkan oleh karena ketidakmampuan kita mengelola cara berpikir yang sehat," ujar Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

"Tidak ada waktunya lagi untuk kita berpikir dan memberikan toleransi kepada pikiran-pikiran yang intoleran. Toleransi adalah kepada yang memberikan toleransi," sambung dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Nasional
Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Nasional
Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Nasional
Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Nasional
Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Nasional
Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.