Jokowi: Siapa Pun Nanti Presidennya, Jangan Kembali Ekspor Bahan Mentah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, siapa pun presiden Indonesia ke depan, jangan sampai kembali mengambil kebijakan mengekspor bahan mentah.

Menurut Jokowi, konsistensi dalam meningkatkan nilai tambah bahan mentah harus terus dilakukan.

"Siapa pun nanti pemimpin, presiden, konsitensi itu harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor (bahan) mentah lagi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan untuk Peresmian Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Tahun 2022 di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Jokowi: Saya Beri Waktu 2 Tahun Lagi, Setop Impor Aspal

"Hati-hati, kita semua harus mengingatkan," kata dia.

Presiden pun menegaskan, meski digugat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena membatasi ekspor bahan mentah, Indonesia tidak boleh mundur.

Sebab, jika berubah kebijakan, masyarakat Indonesia tidak bisa lagi menikmati hasil kekayaan alam bangsa sendiri.

"Kalau kita digugat dan kita mundur lagi kapan lagi kita bisa menikmati komoditas-komoditas dan kekayaan yang dimiliki oleh kita," kata Jokowi.

Kepala Negara lantas memberikan contoh pengambilalihan saham PT Freeport yang saat ini mayoritas dimiliki Indonesia.

Jokowi mengungkapkan, sebelumnya Indonesia hanya mengelola 9,3 persen saham PT Freeport.

Baca juga: Jokowi Sebut Inflasi RI Masih Terjaga meski Harga BBM Naik karena Pengendalian Harga Pangan

Setelah bernegosiasi dengan proses yang sangat alot, saat ini 51 persen saham PT Freeport sudah dikuasai Indonesia.

"Saya suruh ngitung kemarin ke Bu Menkeu, coba hitung kita dari Freeport itu kita dapat berapa sih ? Dulu ya dapat dividen 9 persen. sekarang kita dapat dividennya 51 persen," kata Jokowi.

"Dapat pajaknya jelas lebih besar dan dapat PNBP lebih besar, kemudian dapat bea ekspor juga lebih besar. Setelah dihitung-hitung dari pendapatan mereka kita 70 persen itu masuk ke negara. Dari yang sebelumnya hanya deviden 9 persen," ujar dia.