Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Kandidat Cagub DKI, Hendrar Prihadi Sebut Belum Diajak Bicara oleh PDI-P

Kompas.com - 10/10/2022, 16:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menanggapi soal dirinya yang diajukan sebagai salah satu kandidat calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Menurutnya, baik Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri maupun Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sama-sama belum pernah menyampaikan hal tersebut kepadanya.

"(Bu Mega) enggak ada (pembicaraan untuk DKI 1)," ujar Hendrar di Istana Negara, Senin (10/10/2022).

"(Soal disebut Hasto) Ya tanya Mas Hasto. Tapi enggak pernah diajak," katanya lagi.

Baca juga: Hendrar Prihadi Dilantik Jadi Kepala LKPP, PDI-P Nilai sebagai Bentuk Apresiasi

Hendrar yang juga kader PDI-P itu lantas menjelaskan bahwa diskusi antara dirinya dan partai tidak membahas soal kemungkinan maju di DKI Jakarta.

Sebaliknya, hanya membicarakan soal rencana LKPP ke depannya yang berkaitan dengan situasi ekonomi nasional.

Sebelumnya, Hendrar Prihadi menjadi salah satu kader PDI-P yang disebut-sebut akan dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, ada tiga nama yang muncul sebagai kandidat.

Baca juga: Ceritakan Saat PDI-P Siapkan Capres, Hasto: Lobi Politik Penting

Mereka adalah Menteri Sosial yang juga merupakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma), Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi), dan Menteri PAN-RB yang merupakan mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

"Ya kemarin ada yang mengusulkan Bu Risma, ada yang mengusulkan Pak Hendi, ada yang mengusulkan Pak Anas Ini kan kepala daerah-kepala daerah yang muncul dari bawah," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta pada 22 September lalu.

Hasto mengatakan, mereka telah dilatih dan digembleng oleh partai untuk menjadi kepala daerah yang bagus.

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan, PDI-P memiliki perbedaan tata cara dalam memilih calon gubernur, calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Terkait pencapresan, calonnya akan ditentukan oleh Megawati. Sedangkan terkait calon gubernur, hal itu akan ditentukan rakyat.

"(Kalau) Gubernur DKI, yang tentuin rakyat, karena harus dipilih rakyat," ujar Hasto.

Baca juga: PDI-P Ingin Lihat Kinerja Hendrar Pribadi di LKPP Sebelum Putuskan Diusung di Pilkada DKI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com