Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ceritakan Saat PDI-P Siapkan Capres, Hasto: Lobi Politik Penting

Kompas.com - 10/10/2022, 16:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto bercerita bagaimana proses partainya dalam menyiapkan pemimpin pada pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya.

Khusus mengenai calon presiden (capres), PDI-P menyoroti bahwa sosok itu harus ditopang oleh kekuatan kolektif atau gabungan partai politik.

"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif. Dan juga mayoritas dukungan Presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin juga di parlemen,” kata Hasto dalam keterangannya, Senin (10/10/2022).

“Makanya lobi politik penting. Negosiasi itu perlu," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Hendrar Prihadi Dilantik Jadi Kepala LKPP, PDI-P Nilai sebagai Bentuk Apresiasi

Hasto kemudian membeberkan apa saja contoh yang dimaksud dengan lobi-lobi politik.

Ia tak memungkiri bahwa beberapa agenda yang dilakukan melalui Ketua DPP PDI-P Puan Maharani ke petinggi partai politik adalah lobi politik.

Misalnya, jalan sehat Puan bersama Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Monas, pada Sabtu (8/10/2022).

Kemudian, saat Puan mengunjungi Ketum Gerindra Prabowo Subianto pada 4 September 2022 dan keduanya berkuda bersama.

"Jalan-jalan sehat itu perlu, naik kuda bersama itu perlu. Sekarang naik perahu juga perlu karena Jakarta banjir,” kata Hasto.

Baca juga: Hasto: Capres PDI-P Diumumkan Juni 2023, Pas Bulan Bung Karno

Berikutnya, Hasto menjelaskan soal momentum. Saat ini, katanya, Presiden Jokowi masih punya dua tahun masa jabatan hingga 2024.

Di sisi lain, negara disebut tengah menghadapi penurunan kondisi perekonomian.

“Dalam konteks politik persoalan ekonomi ini yang paling berat saat ini. Ini yang harus kita atasi. Jangan dibawa ke kontestasi politik pemilu 2024 yang terlalu dini. Kita punya komitmen mencapai legacy yang maksimal bagi pak Jokowi,” ujarnya.

Oleh karena itu, PDI-P enggan terburu-buru menanggapi soal pencapresan yang sudah ramai beberapa waktu belakangan.

Hasto menegaskan, semua keputusan terkait pencapresan ada di tangan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Semuanya akan diputuskan oleh Ibu Mega. Beliau meminta semua bersabar dan fokus pada pemulihan ekonomi,” kata Hasto.

Baca juga: PDI-P Sebut Biru Lepas dari Pemerintahan, Nasdem Tegaskan Dukung Jokowi sampai 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com