Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Singgung "Biru Terlepas" Dinilai Wujud Kekecewaan PDI-P kepada Nasdem

Kompas.com - 10/10/2022, 06:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto tentang kiasan "biru terlepas" dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sinyal kekecewaan terhadap Partai Nasdem.

Meski tak secara gamblang menyebutkan partai, tetapi menurut Ari ungkapan tentang warna "biru" yang akan lepas dari pemerintahan Jokowi ditujukan kepada Nasdem.

"Tentu saja sinyalemen 'biru' akan lepas dari pemerintahan, saya baca sebagai kekecewaan PDI-P terhadap langkah Nasdem menggaet Demokrat dan PKS," kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Minggu (9/10/2022).

Baca juga: PDI-P Sebut Biru Lepas dari Pemerintahan, Nasdem Tegaskan Dukung Jokowi sampai 2024

Ari menilai, kiasan "biru" dalam pernyataan Hasto secara bahasa politik memang merupakan sentilan terhadap Nasdem yang sedang berupaya membangun koalisi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Biru dalam warna bendera partai tentu merujuk ke Nasdem dan Demokrat, tetapi jika menilik ke partai-partai pengusung rezim Jokowi tentu saja membidik Nasdem," ucap Ari.

Hasto melontarkan pernyataan tentang warna "biru" pada bendera Belanda yang pada masa lalu dirobek oleh pejuang, tetapi saat ini mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden.

Dia menyampaikan pernyataan itu di sela-sela perayaan HUT TNI Tahun 2022 di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

Baca juga: PDI-P Singgung Soal Biru: Dulu Dirobek karena Bendera Belanda, Sekarang Jadikan Anies Capres

Hasto kemudian menunjuk lukisan yang menggambarkan banyak orang sedang merobek bendera warna biru dari bendera Belanda. Dia pun menyinggung warna biru yang dirobek itu.

"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," tuturnya.

Lebih jauh, Hasto menyebut 'biru' itu kini juga terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto.

Baca juga: Sebut Partai Biru Lepas dari Pemerintahan Jokowi, PDI-P: Sudah Punya Capres Sendiri

Namun, Hasto enggan menyebut secara gamblang siapa 'partai biru' yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa terkadang apa yang terjadi di masa lalu bisa terjadi di masa depan.

"Itu arahnya perspektif historis, menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan," imbuhnya.

Hasto menyampaikan pernyataan itu saat menjelaskan tentang lukisan Peristiwa 10 November 1945 di kantor DPP PDI-P.

Dalam peristiwa bersejarah itu terjadi perobekan kain biru dari bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato.

Di dalam lukisan itu, tampak sejumlah tokoh mulai dari Soekarno hingga Jenderal Sudirman. Di tengah-tengahnya, ada lukisan yang menampilkan perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Heru Budi Hartono Jaga Integritas sebagai Pj Gubernur DKI

"Itu menunjukkan Bung Karno, Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Urip Sumoharjo, dan Bung Tomo," ujar Hasto.

Pada 3 Oktober 2022 lalu, Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Partai Nasdem diketahui mempunyai lambang dengan warna dasar biru.

Partai Nasdem saat ini merupakan partai pendukung pemerintah. Saat ini ada 3 kader Nasdem yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Selain itu, Anies juga bertandang ke kantor DPP Partai Demokrat pada Jumat (7/10/2022). Saat itu Anies bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Cerita Hasto soal Sulitnya PDI-P Hadapi Orba, Megawati Sampai Ditekan TNI-Polri

Usai pertemuan, AHY menyatakan berharap pertemuan dengan Anies menjadi awal untuk kerja sama.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara | Editor : Diamanty Meiliana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com