Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut "Biru" Lepas dari Pemerintahan, Nasdem Tegaskan Dukung Jokowi sampai 2024

Kompas.com - 09/10/2022, 18:49 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan partainya tetap berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga tahun 2024.

Ali merespons PDI-P yang menyebut ada "biru" yang keluar dari pemerintahan Jokowi karena sudah memiliki calon presiden (capres) sendiri.

Diketahui, Nasdem yang identik dengan warna biru memang sudah mengusung Anies Baswedan menjadi Capres di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Komitmen Partai Nasdem mengusung Pak Jokowi-Ma'ruf Amin sampai 2024," ujar Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Minggu (9/10/2022).

Baca juga: PDI-P Singgung Soal Biru: Dulu Dirobek karena Bendera Belanda, Sekarang Jadikan Anies Capres

Ali menjelaskan, pencalonan yang Nasdem lakukan sekarang tidak ada kaitannya dengan posisi mereka di dalam pemerintahan.

Pasalnya, masa periode Jokowi akan berakhir pada tahun 2024. Sementara, Nasdem merasa tidak punya kontrak dengan Jokowi setelah tahun 2024.

"2024 itu adalah pencalonan presiden pasca Pak Jokowi. Wong ini kita mencalonkan presiden setelah periode Pak Jokowi," katanya.

Ali lantas mempertanyakan sikap PDI-P yang menyebut bahwa ada partai biru keluar dari pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, pemerintahan yang ada saat ini adalah pemerintahan Jokowi, bukan pemerintahan PDI-P.

"Jadi saya pikir kita saling menghargai keputusan tiap-tiap partai. Itu hal yang lebih bijak menurut saya," kata Ali.

Baca juga: Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Untuk itu, Ali meminta agar PDI-P tidak perlu memusingkan keputusan partai lain.

Bahkan, menurut Ali, Nasdem akan menghargai keputusan PDI-P apabila memutuskan sesuatu.

"Kami merasa dalam perjalanan koalisi kami mengusung Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi dari 2014 sampai hari ini, kami selalu tempatkan Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Kami berkomitmen menjaga pemerintahan ini sampai dengan berakhirnya periode beliau," ujarnya.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat sedang memamerkan lukisan Peristiwa 10 November di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat sedang memamerkan lukisan Peristiwa 10 November di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung pendeklarasian Anies Baswedan seperti Peristiwa 10 November 1945, yakni peristiwa perobekan kain biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato.

Baca juga: Koalisi Segera Terbentuk, Demokrat Sebut Miliki Kesamaan Tujuan dengan Nasdem-PKS

Semua berawal dari perayaan HUT TNI Tahun 2022 di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022), Hasto memamerkan lukisan Peristiwa 10 November 1945.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com