Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Buka Penyidikan Baru Suap HGU di Kanwil BPN Riau

Kompas.com - 07/10/2022, 13:35 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah membuka penyidikan baru terkait dugaan suap di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, kasus ini merupakan tindak lanjut dari persidangan dan fakta hukum dari suap eks Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

Adapun dugaan suap yang dimaksud terkait pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).

Baca juga: Periksa Kakanwil BPN Riau sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Mekanisme dan Prosedur HGU Sawit PT Adimulia Agrolestari

“Dugaan korupsi berupa suap dalam pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) oleh pejabat di Kanwil BPN Provinsi Riau,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (7/10/2022).

Menurut Ali, KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. Meski demikian, identitas mereka berikut detail perbuatan dan pasal yang disangkakan baru akan diumumkan ke publik saat penyidikan dirasa cukup.

Hingga saat ini KPK telah memanggil sejumlah saksi terkait perkara suap tersebut. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.

Baca juga: Periksa Kepala BPN Riau, KPK Dalami Aliran Dana Terkait Izin HGU Sawit

Ali menyatakan akan mengumumkan perkembangan perkara tersebut lebih lanjut.

Sebagai informasi, dalam KPK pernah mendalami aliran sejumlah dana terkait perpanjangan izin HGU sawit di Kuansing.

Dalam hal ini, KPK telah memeriksa Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau M Syahrir di Jakarta pada 17 November tahun lalu.

Saat itu, Ia dikonfirmasi terkait rekomendasi pemberian izin HGU PT Adimulia Agrolestari berikut dugaan adanya aliran dana.

Sementara itu, dalam perkara HGU tersebut, Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Suap Izin HGU Sawit di Kuansing, KPK Panggil Kepala BPN Riau

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan hukuman lima tahun 7 bulan penjara dan denda Rp 200 juta kepada Andi.

Ia dinilai terbukti menerima suap perizinan perkebunan kelapa sawit.

Andi sebelumnya ditangkap setelah KPK mendeteksi adanya dugaan suap Rp 1,5 miliar yang ia terima.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com