Deolipa Resmi Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Terkait Pernyataan Soal Putri Candrawathi

Kompas.com - 07/10/2022, 10:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Komnas HAM dan Komnas Perempuan resmi digugat oleh eks pengacara Bharada Richard Eliezer, Deolipa Yumara, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan ini berkaitan dengan pernyataan kesimpulan dari 2 lembaga tersebut ke media massa pada 1 September 2022 soal kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdy Sambo.

“Betul. Itu (gugatan) tim saya,” kata Deolipa ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (7/10/2022).

Baca juga: Deolipa Akan Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Atas Simpulan Kasus Brigadir J

Kedua gugatan itu dilayangkan sejak 5 Oktober 2022, terdaftar dengan nomor perkara 351/G/TF/2022/PTUN.JKT untuk gugatan terhadap Komnas HAM dan 350/G/TF/2022/PTUN.JKT untuk gugatan terhadap Komnas Perempuan.

Anggota tim hukum Deolipa, Emanuel Herdiyanto, terdaftar sebagai penggugat dalam gugatan tersebut.

Dikutip situs resmi PTUN Jakarta, status perkara gugatan terhadap Komnas HAM sudah memasuki penunjukan juru sita, sedangkan status perkara gugatan terhadap Komnas Perempuan sudah memasuki pemeriksaan persiapan.

Baca juga: Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Dalam petitumnya, Deolipa cs meminta majelis hakim mengabulkan gugatan mereka seluruhya, dan menyatakan “tindakan faktual” Komnas Perempuan dan Komnas HAM berupa pernyataan ke media massa pada 1 September 2022 sebagai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, oleh badan dan/pejabat pemerintahan.

“Menyatakan batal tindakan tergugat mengeluarkan pernyataan media pada 1 September 2022,” tulis petitum kedua gugatan itu.

Selain itu, PTUN Jakarta diminta memerintahkan Komnas HAM dan Komnas Perempuan mencabut pernyataan media pada 1 September 2022 itu.

Baca juga: Sindir Pengacara Bharada E, Deolipa: Semua Gugatan Memang Mengada-ada

Sebelumnya, rencana gugatan ini sudah disampaikan Deolipa kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 28 September 2022.

"(Isi gugatan) mengenai pelampauan wewenang terhadap pernyataan mereka yang resmi yang menyatakan dugaan Yosua melakukan pelecehan," kata Deolipa waktu itu.

Deolipa menganggap, apabila sifatnya masih berupa dugaan, Komnas HAM dan Komnas Perempuan tak perlu memberi pernyataan resmi kepada publik.

Ia mengeklaim sebelumnya sudah memberikan surat semacam teguran kepada Komnas HAM, namun lembaga independen yang mengurusi hak asasi manusia itu disebut tak memberikan respons

"Artinya mereka siap untuk kami gugat," ujar dia.

Baca juga: Hadiri Sidang Gugatan Rp 15 Miliar, Deolipa Sebut Semua Tergugat Akan Hadir

Sebelumnya, pada 1 September 2022 Komnas HAM bersama Komnas Perempuan mengumumkan kesimpulan akhir dari penyelidikan kasus kematian Brigadir Yosua.

Dalam poin keempat kesimpulan penyelidikan disebutkan “terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Saudari PC (Putri Candrawathi) di Magelang tanggal 7 Juli 2022."

Dari kesimpulan itu, Komnas HAM meminta agar kepolisian kembali menyelidiki dugaan kekerasan seksual yang sempat dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri.

"Menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan-kerentanan khusus," tulis rekomendasi Komnas HAM kepada Polri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Godel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Godel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Nasional
Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Kepala BNPT: Bentuk Virus Radikal Terorisme

Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Kepala BNPT: Bentuk Virus Radikal Terorisme

Nasional
KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Pemerintah Upayakan Natal dan Tahun Baru Aman

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Pemerintah Upayakan Natal dan Tahun Baru Aman

Nasional
RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

Nasional
Deputi KSP Tegaskan Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri Astanaanyar Akan Dijerat Hukum

Deputi KSP Tegaskan Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri Astanaanyar Akan Dijerat Hukum

Nasional
1 Polisi Meninggal akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung

1 Polisi Meninggal akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Isu Duet Ganjar-Erick, PAN: Termasuk 9 Nama yang Diajukan dalam Rakernas

Isu Duet Ganjar-Erick, PAN: Termasuk 9 Nama yang Diajukan dalam Rakernas

Nasional
Pengacara: Ismail Bolong Sudah Tersangka dan Ditahan Bareskrim

Pengacara: Ismail Bolong Sudah Tersangka dan Ditahan Bareskrim

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, KSAD: Pecat!

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, KSAD: Pecat!

Nasional
Eks Karo Provos ke Ferdy Sambo: Komandan Tega Hancurkan Saya dan Keluarga

Eks Karo Provos ke Ferdy Sambo: Komandan Tega Hancurkan Saya dan Keluarga

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Deputi KSP: Pemerintah Kecam Keras

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Deputi KSP: Pemerintah Kecam Keras

Nasional
Banyak Masyarakat Tak Puas RKHP, Pemerintah: Mahkamah Konstitusi Saja!

Banyak Masyarakat Tak Puas RKHP, Pemerintah: Mahkamah Konstitusi Saja!

Nasional
BPOM Cabut Izin Edar Obat Sirup PT Rama Emerald Multi Sukses, Mengandung Cemaran EG-DEG

BPOM Cabut Izin Edar Obat Sirup PT Rama Emerald Multi Sukses, Mengandung Cemaran EG-DEG

Nasional
Zulhas Tak Larang Kader PAN Daerah Dukung Anies atau Ganjar, asalkan...

Zulhas Tak Larang Kader PAN Daerah Dukung Anies atau Ganjar, asalkan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.