Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBHI: Tragedi Kanjuruhan Berpotensi Pelanggaran HAM Berat

Kompas.com - 06/10/2022, 06:02 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menilai bahwa terdapat potensi Tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, memenuhi unsur pelanggaran HAM berat.

Setidaknya, dalam tragedi yang terjadi pada Sabtu (1/10/2022), ada upaya sistematis dari aparat bersenjata yang berujung pada jatuhnya korban secara masif.

"Ada upaya sistematis dari insiden, diserangnya suporter sampai ratusan meninggal," kata Julia dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Rabu (5/10/2022).

Setelah itu pun, upaya sistematis untuk membungkam para saksi Tragedi Kanjuruhan terjadi.

Baca juga: Saksi Tragedi Kanjuruhan: Suporter Memohon Aparat Tolong Korban-korban Perempuan, tapi Ditolak

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malang, dalam kesempatan yang sama, mengakui bahwa para korban selamat Tragedi Kanjuruhan kini sangat rentan atas teror dan intimidasi.

"Ada upaya membersihkan bukti-bukti. Negara harus turun, Presiden Joko Widodo harus turun, ada unsur pelanggaran HAM," kata Julius.


Unsur pelanggaran HAM berat dianggap semakin nyata apabila tindakan represif aparat bersenjata di stadion tersebut atas komando atasan.

"Tinggal diidentifikasi apakah ada komando sehingga memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Konteks pelanggaran HAM kuat sekali, sehingga perlu diusut," imbuhnya.

Baca juga: 4 Instruksi Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Audit Stadion hingga Evaluasi Manajemen Pertandingan

Julius menilai tembakan gas air mata yang dilontarkan aparat memenuhi unsur kesengajaan, sehingga patut diselidiki apakah terdapat komando di baliknya.

Penggunaan kekuatan yang berlebihan itu membuat para suporter tunggang-langgang mencari selamat, sehingga menimbulkan overkapasitas di pintu-pintu keluar yang tak semuanya terbuka dalam keadaan sesak napas dan berdesakan.

"Sebelum penembakan gas air mata apakah sudah ada tahapan untuk dinamisasi massa yang crowded? Kenapa tidak keluar, digiring keluar perlahan, kenapa tidak persuasif, peringatan verbal, lisan," ujar Julius.

Baca juga: Wanti-wanti Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Pengusutan Transparan hingga Rampung Secepatnya

Selain itu, tembakan gas air mata juga terjadi secara serempak di beberapa titik tribun, utamanya tribun selatan.

"Maka ini ada unsur komando. Pertama dia menggunakan, kedua ditembakkan sengaja dengan ritme yang sama. Ini yang perlu dicari ke depannya," ucap dia.

"Kalau sudah ada unsur kesengajaan, tadi ada keserentakan dalam menindak, dalam menembak gas air mata, yang belum diketahui apakah ini ada komandonya. Apakah ada komando di atasnya terhadap keduanya? " imbuh Julius.

Sementara itu, Komnas HAM mengaku juga telah memulai penyelidikan atas Tragedi Kanjuruhan.

Komisioner bidang penyelidikan dan pemantauan Komnas HAM, Choirul Anam, mengaku pihaknya telah menemui berbagai pihak terlibat dan telah mendapatkan sejumlah temuan awal, termasuk di dalamnya bahwa para korban tewas ditengarai karena kehabisan oksigen dan terpapar gas air mata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com