Kompas.com - 06/10/2022, 05:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kabupaten Malang pada Rabu (5/10/2022) untuk menjenguk para korban luka dan lokasi tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang.

Kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupatan Malang, pada 1 Oktober 2022 lalu setelah Arema FC dikalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 di kandang sendiri dalam pertandingan Liga 1.

Saat itu sejumlah pendukung Arema FC, Aremania, turun ke lapangan untuk menemui para pemain klub kesayangan mereka.

Baca juga: Kedua Putrinya Tewas dalam Tragedi Kanjuruhan, Ayah Korban: Janji Presiden Saya Tunggu

Akan tetapi, situasi berubah menjadi tegang dan ricuh sehingga memicu petugas keamanan yang terdiri dari polisi dan TNI bertindak.

Dengan alasan untuk mengendalikan situasi, aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah penonton. Bahkan mereka juga mengarahkan tembakan gas air mata ke tribun yang padat penonton.

Alhasil, para penonton kocar-kacir dan panik untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan menghindari gas air mata itu, 131 orang meninggal akibat terhimpit dan terinjak-injak saat berebut menuju pintu keluar yang ternyata terkunci.

Baca juga: Jokowi Telepon Presiden FIFA soal Tragedi Kanjuruhan, Ini Isinya

Bahkan terdapat 2 polisi yang meninggal akibat kehabisan napas saat ikut terjebak dalam kerumunan massa yang berdesakan.

Untuk mengusut peristiwa tersebut, pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Selain itu, Polri juga mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat akibat kejadian itu.

Baca juga: Jokowi Datangi Stadion Kanjuruhan, Sejumlah Orang Bentangkan Spanduk Usut Tuntas

Dalam kunjungan ke Kabupaten Malang, Presiden juga menyampaikan sejumlah instruksi terkait Tragedi Kanjuruhan.

Berikut ini rangkuman instruksi Jokowi terkait Tragedi Kanjuruhan.

1. Minta Menteri PUPR audit seluruh stadion

Dalam kunjungan itu, Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengaudit seluruh stadion yang digunakan untuk kompetisi sepak bola di Indonesia.

Jokowi mengatakan, audit itu diperlukan supaya tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022, tidak terulang lagi di masa depan.

"Saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai utk liga. Baik Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3, semuanya," kata Jokowi usai menjenguk korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Rabu (5/10/2022), dikutip dari tayangan Kompas TV.

Baca juga: Kunjungi Kanjuruhan, Jokowi Sorot Tangga Tajam dan Pintu Terkunci

Jokowi menyebutkan, ada beberapa hal yang mesti diaudit dari stadion-stadion di Indonesia. Salah satunya soal sesuai atau tidaknya gerbang stadion dengan standar yang berlaku.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebutkan, beberapa hal yang harus diaudit antara lain soal pintu gerbang stadion, posisi duduk, serta pagar demi menjamin keselamatan penonton.

Ia berharap, stadion-stadion di Indonesia bisa mencontoh Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sistem sirkulasinya dapat membuat puluhan ribu orang keluar stadion dalam waktu singat.

"Di GBK dengan penonton 80.000 orang, (pintu) dibuka, 15 menit semuanya sudah bisa keluar. Saya kira standar-standar itu yang harus kita miliki," kata Jokowi.

Baca juga: Detik-detik Menegangkan Suporter Temukan Bripka Andik, Polisi yang Tewas Saat Tragedi Kanjuruhan

2. Minta manajemen pelaksanaan pertandingan dievaluasi

Jokowi juga menekankan perlunya mengevaluasi manajemen pelaksanaan pertandingan berkaca dari tragedi Kanjuruhan.

"Dari peristiwa ini, kita harus perbaiki semuanya, manajamen pertandingan, manajemen lapangan, manajemen pengelolaan stadion, semuanya harus kita audit total," kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan, Pastikan Mereka Dapat Pelayanan Terbaik

3. Penyelidikan harus transparan

Presiden Jokowi menegaskan supaya tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penyelidikan tragedi Kanjuruhan.

Jokowi menegaskan, pihak-pihak yang bersalah dalam kasus ini mesti dijatuhi sanksi, termasuk sanksi pidana jika memenuhi syarat.

"Kenapa dibentuk tim pencari fakta independen karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk pidana juga sama," kata Jokowi usai menjenguk korban tragedi Kanjuruhan.

Baca juga: Rangkaian Doa dari Bonek untuk Aremania Korban Tragedi Kanjuruhan

4. Investigasi harus secepatnya

Jokowi pun meminta investigasi yang dilakukan tim tersebut rampung dalam waktu secepat-cepatnya karena menurut dia semua bukti sudah terlihat.

"Beliau (Menko Polhukam Mahfud MD) minta satu bulan, tapi saya minta secepat-cepatnya, karena ini barangnya kelihatan semua kok, secepat-cepatnya," ujar Jokowi.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Dani Prabowo, Novianti Setuningsih)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jurus Calon Panglima TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu Bakal Disorot

Jurus Calon Panglima TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu Bakal Disorot

Nasional
Ganjar Jadi Capres Urutan Pertama di Musra Hongkong

Ganjar Jadi Capres Urutan Pertama di Musra Hongkong

Nasional
Bharada E Sebut Ricky Rizal Sempat Ingin Tabrakkan Mobil yang Ditumpangi Bersama Yosua

Bharada E Sebut Ricky Rizal Sempat Ingin Tabrakkan Mobil yang Ditumpangi Bersama Yosua

Nasional
Kritik Menkes, Kuasa Hukum Korban Gagal Ginjal: Kerusakan Permanen, Jauh dari Sembuh!

Kritik Menkes, Kuasa Hukum Korban Gagal Ginjal: Kerusakan Permanen, Jauh dari Sembuh!

Nasional
Soal Yudo Margono Calon Panglima, Pimpinan DPR Soroti Peran Aktif TNI Hadapi Dampak Ekonomi Global

Soal Yudo Margono Calon Panglima, Pimpinan DPR Soroti Peran Aktif TNI Hadapi Dampak Ekonomi Global

Nasional
Ridwan Kamil Disarankan Tidak Gabung Partai Politik jika Maju Cawapres 2024

Ridwan Kamil Disarankan Tidak Gabung Partai Politik jika Maju Cawapres 2024

Nasional
Eks Hakim Agung Minta Ketua MA Tunda Putusan Gazalba Saleh: Karena Ini Jual Beli Perkara

Eks Hakim Agung Minta Ketua MA Tunda Putusan Gazalba Saleh: Karena Ini Jual Beli Perkara

Nasional
Jamin Kualitas SDM Aparatur, LAN Serahkan Sertifikat Akreditasi kepada 44 Lembaga Pelatihan

Jamin Kualitas SDM Aparatur, LAN Serahkan Sertifikat Akreditasi kepada 44 Lembaga Pelatihan

Nasional
Keluarga Korban Harap Penyakit Ikutan Gagal Ginjal Bisa Dirawat Intensif dan Tak Dibebankan Administrasi

Keluarga Korban Harap Penyakit Ikutan Gagal Ginjal Bisa Dirawat Intensif dan Tak Dibebankan Administrasi

Nasional
Bharada E Akui Sempat Bohongi Kapolri soal Kematian Brigadir J karena Diperintah Sambo

Bharada E Akui Sempat Bohongi Kapolri soal Kematian Brigadir J karena Diperintah Sambo

Nasional
Misteri Si Rambut Putih Pilihan Jokowi

Misteri Si Rambut Putih Pilihan Jokowi

Nasional
PKS Soroti 'Umur Pendek' Laksamana Yudo Margono jika Terpilih Jadi Panglima TNI

PKS Soroti "Umur Pendek" Laksamana Yudo Margono jika Terpilih Jadi Panglima TNI

Nasional
Ingatkan Bahlil soal Target Investasi, Jokowi: Kalau Tak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Turun

Ingatkan Bahlil soal Target Investasi, Jokowi: Kalau Tak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Turun

Nasional
Demokrat Diuntungkan dengan Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi

Demokrat Diuntungkan dengan Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi

Nasional
Hasil Sidang Dewan Etik, Kepala Ombudsman Sulbar Diberhentikan karena Terima Gratifikasi Beasiswa

Hasil Sidang Dewan Etik, Kepala Ombudsman Sulbar Diberhentikan karena Terima Gratifikasi Beasiswa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.