Salin Artikel

Deklarasi Anies Capres dan Etika Politik Nasdem di Kabinet Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem selangkah lebih dekat dengan gerbang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Kendati belum juga mendeklarasikan koalisi, partai yang dimotori Surya Paloh itu kini sudah memiliki calon presidennya sendiri.

Medio Juni lalu, Nasdem mengumumkan tiga nama bakal calon presiden partainya. Mereka yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Dari tiga nama, Anies akhirnya dipilih menjadi bakal capres definitif. Orang nomor satu di Ibu Kota Negara itu dinilai sebagai sosok terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? (mengapa tidak yang terbaik?)," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Meski mengusung Anies, Nasdem tak mewajibkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu untuk bergabung menjadi kader partainya. Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri.

Anies, yang hadir dalam deklarasi tersebut, langsung menerima pinangan Nasdem. Dia bilang, langkah ini demi kemajuan bangsa.

"Kami siap calon presiden. Dengan mohon rida Allah dan seluruh kerendahan hati, kami terima demi bangsa Indonesia," katanya.

Anies mengaku merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan Nasdem ke dirinya. Dengan tugas baru ini, Anies bakal fokus pada pencapresan alih-alih Pilkada DKI 2024.

Sementara, soal nama cawapres dan keinginannya bergabung Nasdem, Anies mengaku belum bisa menentukan.

"Intinya adalah semua putra bangsa. Semua yang siap untuk berjalan bersama meninggikan kepentingan republik di atas kepentingan yang lain. Itu yang akan leluasa untuk kita berjalan bersama," katanya.

Sementara, perihal koalisi, Surya Paloh berharap Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat bergabung dengan partainya untuk mengusung Anies.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa bulan terakhir Nasdem, Demokrat, dan PKS saling melakukan penjajakan untuk Pemilu 2024. Namun, koalisi ketiganya tak kunjung diresmikan.

"Soal PKS dan Demokrat, dari apa yang saya pahami sebagai praktisi politisi, insya Allah semua menyatukan pikiran, semangat, tekad, bersama dengan Nasdem," kata Paloh.

Tetap dukung pemerintah

Kendati mendukung Anies, Paloh mengaku partainya akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga selesai masa jabatan.

"Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini sampai akhir masa jabatan," katanya.

Paloh mengatakan, tak ada perbedaan apa pun antara partainya dengan pemerintahan Presiden Jokowi.

Meski ada kekurangan di sana-sini, namun, Paloh menyebut, menjadi tugas partai-partai koalisi Jokowi, termasuk Nasdem, untuk selalu mengawal jalannya pemerintahan.

"Kekurangan pasti ada, dan inilah tugas sahabat, tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintahan untuk selalu mengawal dengan nawaitu, dengan niat baik, apa yang terbaik, baik untuk pemerintahan, baik untuk bangsa dan negara ini," tuturnya.

Paloh menuturkan, Jokowi bahkan menyambut baik langkah Nasdem. Presiden juga menghargai keputusan Nasdem tersebut.

"Ketika ditanya apakah saya sudah membicarakan, apa tanggapan beliau soal pencalonan Bung Anies, beliau ucapkan, 'ya baik, bagus, saya menghargai itu'. Dan saya pikir ini lebih dari cukup," kata Paloh.

Menurut Paloh, komunikasinya dengan Jokowi masih berlangsung intens. Dia mengaku telah berkawan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu selama 8,5 tahun terakhir.

Paloh bahkan mengeklaim, dirinya menjadi salah satu orang yang paling dekat dengan presiden.

Oleh karenanya meski Nasdem memutuskan mengusung Anies yang identik dengan oposisi pemerintah, Paloh memastikan, komunikasi antara dia dan kepala negara masih terjaga baik.

"Hubungan dengan Pak Jokowi mantaplah," kata Paloh.

Pemerintah tak merespons

Ditanya soal langkah Partai Nasdem, Presiden Jokowi enggan berkomentar. Dia mengatakan, saat ini pemerintah masih berduka akibat tragedi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia.

"Saya tidak ingin berkomentar karena posisinya masih kita dalam suasana duka," kata Jokowi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (3/10/2022).

Respons yang sama juga ditunjukkan oleh partai penguasa, PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyebut, saat ini Indonesia masih berduka karena kerusuhan Kanjuruhan.

Puan justru mengimbau seluruh pihak lebih menaruh perhatian pada tragedi tersebut.

"Lebih baik kita fokus dulu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Kendati demikian, Puan bilang, seluruh partai politik memiliki mekanisme pencapresan masing-masing, tak terkecuali Nasdem.

Etika politik

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, upaya Nasdem mengusung Anies sebagai capres bukan tanpa risiko. Menurut Umam, langkah tersebut mengancam tiga menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju.

"Potensi risiko yang paling besar adalah ancaman reshuffle 3 menteri Nasdem di pemerintahan," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (3/10/2022).

Adapun tiga menteri Nasdem yang kini menjabat di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Lebih jauh, terbuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi dan penggembosan kekuatan politik Nasdem jelang 2024.

Semua itu, kata Umam, tak lepas dari posisi politik Anies yang notabene oposisi pemerintahan kini.

"Nama Anies disinyalir berlawanan dengan lingkaran kekuasaan," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Sementara, analis politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, sempat mengatakan, Nasdem harus mundur dari koalisi pemerintahan Jokowi jika mengusung Anies sebagai capres atau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS pada Pemilu 2024.

Demokrat dan PKS merupakan partai di luar pemerintahan. Menurut Pangi, jika berkongsi dengan oposisi, secara etika politik Nasdem harus menarik diri dari kabinet.

"Nasdem hari ini juga kesulitan mungkin untuk cepat memutuskan capres definitifnya, mungkin ya karena Partai Nasdem masih menjaga fatsun politiknya, masih di gerbong koalisi pemerintah," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Pangi berpendapat, situasi ini menjadi beban tersendiri buat Nasdem. Nasdem dinilai belum sanggup menarik tiga menterinya dari kabinet karena langkah itu bisa berpengaruh pada eksistensi mereka pada pemilu mendatang.

"Ini mungkin dilema kebatinan yang dialami Nasdem," ujar Pangi.

Posisi Nasdem, menurut Pangi, sangat berbeda dengan Demokrat dan PKS. Kedua partai disebut tak punya beban politik lantaran sejak awal sudah berada di luar pemerintahan.

Meski sulit, Pangi menduga, Nasdem tetap akan bekerja sama dengan Demokrat dan PKS. Ini karena keinginan besar Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Jika Nasdem bergabung dengan koalisi PDI-P atau Gerindra, maka, mustahil partai tersebut dapat mengusung Anies.

Sebabnya, PDI-P dipastikan akan mengusung kadernya sendiri antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, pun Gerindra bakal mencalonkan Prabowo Subianto.

"Nasdem kan bisa kita rasakan, posisi sebagai the ruling party sedikit banyaknya meyulitkan untuk mengusung Anies," kata Pangi lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/05/05550081/deklarasi-anies-capres-dan-etika-politik-nasdem-di-kabinet-jokowi

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima Yudo: Pilot Susi Air yang Hilang di Nduga Sudah Terdeteksi, Penumpang Sudah Dievakuasi

Panglima Yudo: Pilot Susi Air yang Hilang di Nduga Sudah Terdeteksi, Penumpang Sudah Dievakuasi

Nasional
Kapolri Sebut Tidak Ada Orang yang Disandera di Kasus Pesawat Susi Air

Kapolri Sebut Tidak Ada Orang yang Disandera di Kasus Pesawat Susi Air

Nasional
Anggota DPR Minta Kemenkes dan BPOM Kompak Selesaikan Kasus Gagal Ginjal

Anggota DPR Minta Kemenkes dan BPOM Kompak Selesaikan Kasus Gagal Ginjal

Nasional
Durasi Ibadah Haji Dipangkas Jadi 30 Hari

Durasi Ibadah Haji Dipangkas Jadi 30 Hari

Nasional
KPK Periksa Dirut PT SMS, Dalami Pengeluaran Uang Tanpa LPJ

KPK Periksa Dirut PT SMS, Dalami Pengeluaran Uang Tanpa LPJ

Nasional
Meski GP Mania Tarik Dukungan, Ganjar Dinilai Tetap Punya Kans Jadi Capres PDI-P

Meski GP Mania Tarik Dukungan, Ganjar Dinilai Tetap Punya Kans Jadi Capres PDI-P

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Tuntutan 12 Tahun Guncang Psikis Richard Eliezer

GASPOL! Hari Ini: Tuntutan 12 Tahun Guncang Psikis Richard Eliezer

Nasional
Komisi II DPR Usul Makan Pagi Jemaah Haji 2023 Ditiadakan

Komisi II DPR Usul Makan Pagi Jemaah Haji 2023 Ditiadakan

Nasional
Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

Nasional
Sidang DKPP, Idham Holik Sebut Kelakar 'Dimasukkan ke Rumah Sakit' Bikin Ribuan Anggota KPU Tertawa

Sidang DKPP, Idham Holik Sebut Kelakar "Dimasukkan ke Rumah Sakit" Bikin Ribuan Anggota KPU Tertawa

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Nasional
Respons Kasus Gagal Ginjal, BPOM Revisi Regulasi Pemasukan Obat dan Bahan Baku

Respons Kasus Gagal Ginjal, BPOM Revisi Regulasi Pemasukan Obat dan Bahan Baku

Nasional
Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.