Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung Anies Jadi Capres, 3 Menteri Nasdem Berpotensi Kena "Reshuffle"?

Kompas.com - 04/10/2022, 11:36 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, upaya Partai Nasdem mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024 bukan tanpa risiko.

Menurut Umam, langkah tersebut mengancam tiga menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju. Ketiga menteri itu berpotensi dicopot karena alasan politik.

"Potensi risiko yang paling besar adalah ancaman reshuffle tiga menteri Nasdem di pemerintahan," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Nasdem Resmi Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Adapun tiga menteri Nasdem yang kini menjabat di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Tak hanya pencopotan menteri, menurut Umam, langkah politik Nasdem juga sangat mungkin berimplikasi pada evaluasi total posisi partai besutan Surya Paloh tersebut di seluruh lingkaran kekuasaan.

Lebih jauh, terbuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi dan penggembosan kekuatan politik Nasdem jelang 2024.

Semua itu lantaran Nasdem berupaya mengusung Anies Baswedan sebagai capres, figur yang notabene oposisi pemerintahan kini.

"Nama Anies disinyalir berlawanan dengan lingkaran kekuasaan," kata Umam.

Baca juga: Paloh Harap PKS-Demokrat Bersatu dengan Nasdem Usung Anies Jadi Capres

Namun demikian, menurut Umam, deklarasi pencapresan Nasdem merupakan langkah progresif.

Nasdem hanya perlu berkoalisi dengan setidaknya dua partai politik untuk benar-benar mengantarkan Anies ke panggung pilpres.

Umam pun memprediksi, tak lama lagi Nasdem bakal meresmikan rencana koalisinya bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai sudah lama saling menjajaki, tetapi belum juga meresmikan koalisi.

Menurut Umam, koalisi ketiga partai bisa menjadi kongsi partai politik terkuat pada Pemilu 2024.

"Jika gerbong koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS dideklarasikan, maka gerbong koalisi ini akan menjadi kekuatan koalisi terbesar dengan angka 28,5 persen kursi di DPR, melampaui rencana-rencana koalisi lainnya," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, Nasdem baru saja mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) medio Juni lalu, ada tiga nama yang masuk dalam bursa capres Nasdem yakni Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Namun, Anies dipilih lantaran dianggap sebagai calon terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? (mengapa tidak yang terbaik?)," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Surya Paloh Sebut Nasdem Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi

Kendati demikian, Paloh tak mewajibkan Anies bergabung ke Nasdem. Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri kelak.

Pinangan Nasdem itu langsung diterima Anies. Namun demikian, Anies belum dapat menentukan nama cawapres atau keinginannya bergabung dengan Nasdem.

Surya Paloh pun berharap Demokrat dan PKS partai dapat berkoalisi dengan Nasdem untuk ke depan mengusung Anies.

"Soal PKS dan Demokrat, dari apa yang saya pahami sebagai praktisi politisi, insya Allah semua menyatukan pikiran, semangat, tekad, bersama dengan Nasdem," kata Paloh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com