Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diusung Jadi Capres, Nasdem Tak Wajibkan Anies Baswedan Gabung ke Partai

Kompas.com - 03/10/2022, 12:52 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan mereka usung pada Pemilu 2024.

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, dirinya tak mewajibkan Anies bergabung sebagai kader partainya.

Nasdem membebaskan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menentukan pilihannya sendiri.

"Soal Bung Anies apakah masuk Nasdem apa nggak, ada yang tanya ini, terserah Bung Anies aja," kata Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022).

"Masa kita bilang jangan masuk Nasdem atau kita bilang sebaiknya harus masuk Nasdem? Dua-duanya nggak ada sama kita, itu yang menentukan Bung Anies," tuturnya.

Baca juga: Jejak Kiprah Politik Anies Baswedan, dari Konvensi Demokrat hingga Didukung Nasdem

Paloh mengaku, partainya mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai.

Oleh karenanya, ihwal status Anies sebagai kader partai atau nonpartai bukan isu utama. Paling penting, bagi Nasdem, komitmen Anies untuk membangun bangsa.

"Jadi itu bukan menjadi important issue (isu penting). Bagi Nasdem, Anies mau Nasdem kek, nggak masuk Nasdem, yang penting Anies konsisten bangun bangsa ini," tuturnya.

Adapun Paloh mengungkap, alasan partainya mengusung Anies sebagai capres adalah karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu dinilai yang terbaik.

Pikiran-pikiran Anies sejalan dengan apa yang diyakini Nasdem, baik secara makro maupun mikro.

Jika kelak Anies terpilih menjadi presiden, Paloh berharap Indonesia menjadi negara yang lebih bermartabat dan mampu membentuk karakter bangsa sejati.

Sebab, kata dia, suksesnya perjalanan negeri bukan hanya dilihat dari pembangunan fisik semata, tetapi juga pembentukan karakter anak-anak bangsa.

"Maka tugas utama Anies nantinya melihat kembali sejauh mana nilai harkat dan martabat kehidupan kebangsaan kita, yang sudah berhasil untuk diteruskan, yang belum berhasil untuk diperbaiki," ujar Paloh.

Paloh pun meminta seluruh jajaran Partai Nasdem untuk mengawal pencalonan Anies sebagai presiden. Dia bilang, perjalanan pencapresan ke depan masih panjang.

"Katakan yang tidak suka, katakan yang tidak cocok. Katakan yang barangkali tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini agar proses interaksi ini menghasilkan sesuatu upaya perbaikan atas kekurangan," katanya.

Baca juga: Anies Dibolehkan Nasdem Pilih Cawapresnya Sendiri, Siapa yang Ditunjuk?

Adapun sebelumnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Juni lalu, Nasdem mengumumkan tiga nama bakal capres yang bakal mereka usung.

Selain Anies, ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Anies sendiri telah menyatakan dirinya siap mencalonkan diri sebagai presiden, hanya jika ada partai politik yang bersedia mengusungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com