Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/09/2022, 17:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menduga tidak ada anggota DPRD maupun DPR RI yang memenangkan Pemilu tanpa ‘nyawer’ atau melakukan money politics (politik uang).

Hal ini disampaikan Boyamin saat membicarakan masalah money politics saat pelaksanaan pemilu dalam dialog Fenomena Korupsi kepala Daerah ft Boyamin Saiman di youtube Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia.

“Kalau DPRD, DPR RI rasanya enggak ada yang kemudian yang tidak 'nyawer',” kata Boyamin, Jumat (30/9/2022).

Boyamin mengaku, ia mendapatkan informasi dari tim sukses (Timses) salah satu peserta Pemilu Legislatif Dapil V di Solo.

Baca juga: MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Timses tersebut mengaku dibutuhkan uang minimal Rp 40 miliar hingga Rp 60 miliar untuk mendapatkan kursi DPR RI.

“Habis 60 M terus mau apa ini pertanyaannya?” ujar Boyamin.

Ia menduga, anggota DPR tersebut rela mengeluarkan uang sebesar itu dengan tujuan mencari atau justru membuang uang.

Namun, ia juga menduga politikus tersebut membuang uang yang diduga diperoleh dengan cara yang tidak benar.

Dengan pertimbangan, agar suatu hari tidak dikejar-kejar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat hukum lain. Sehingga, uang tersebut ‘dibuang’ dalam pemilihan.

Baca juga: Boyamin Sebut KPK Harus Jemput Paksa Lukas Enembe jika Senin Depan Mangkir

“Daripada nanti dikejar kejar KPK dikejar-kejar siapa karena duit panas itu dan tunai nggak berani masukkan rekening karena dulu mendapatkannya juga cara-cara yang tetap haram,” ujarnya.

Boyamin menyebut hanya terdapat sekitar 10 persen politikus yang berhasil memenangi Pemilu tanpa money politics.

Menurutnya, calon kepala daerah maupun anggota legislatif yang sudah terkenal pun tetap harus mengeluarkan uang meski tidak melakukan politik uang.

“Setidaknya itu ada uang Rp 10 ribu Rp 20 ribu. Enggak ada yang murni,” kata Boyamin.

Baca juga: KPK Bakal Panggil Ulang Boyamin Saiman Terkait Kasus TPPU Budhi Sarwono

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Propam Didesak Turun Tangan soal Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka

Propam Didesak Turun Tangan soal Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka

Nasional
Saat Pengacara Sambo Sindir Pleidoi 1.178 Halaman Hanya Dibalas Replik Jaksa 19 Halaman

Saat Pengacara Sambo Sindir Pleidoi 1.178 Halaman Hanya Dibalas Replik Jaksa 19 Halaman

Nasional
Dua Hakim MK Nilai UU Perkawinan Perlu Direvisi untuk Merepons Pernikahan Beda Agama

Dua Hakim MK Nilai UU Perkawinan Perlu Direvisi untuk Merepons Pernikahan Beda Agama

Nasional
Jelang Rabu Pon 1 Februari, Ini Kata Sejumlah Menteri Saat Ditanya soal 'Reshuffle'

Jelang Rabu Pon 1 Februari, Ini Kata Sejumlah Menteri Saat Ditanya soal "Reshuffle"

Nasional
Sidang Vonis Ferdy Sambo atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 13 Februari

Sidang Vonis Ferdy Sambo atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 13 Februari

Nasional
Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasional
Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Nasional
Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Nasional
Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

Nasional
Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Nasional
Gerindra Minta Jangan Ada 'Privilege' untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Gerindra Minta Jangan Ada "Privilege" untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Nasional
BPOM Terbitkan Izin Edar Antibodi Monoklonal Rituxikal Buatan Indonesia

BPOM Terbitkan Izin Edar Antibodi Monoklonal Rituxikal Buatan Indonesia

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Masih Dalami Dugaan Keterlibatan BPOM

Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Masih Dalami Dugaan Keterlibatan BPOM

Nasional
PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk 'Kepentingan Politik', PKB Buka Suara

PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk "Kepentingan Politik", PKB Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.