Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/09/2022, 16:49 WIB

GRESIK, KOMPAS.com - Sejumlah pengusaha sarang burung walet mengeluhkan kesulitan melakukan ekspor ke China saat berdialog dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di pabrik sarang burung walet PT Husein Alam Indah, Gresik, Jawa Timur, Kamis (30/9/2022).

"Kita menemui kesulitan untuk bisa ekspor langsung ke China karena beberapa hambatan  di antaranya masalah impor protokol, itu yang sampai sekarang menjadi momok kita," kata salah seorang pengusaha bernama Rosi Amsari.

Baca juga: Dukung Perkembangan Produk Lokal, Heavenly Group Launching Suplemen Kesehatan Sarang Burung Walet

Rosi mengatakan, protokol impor yang diterapkan China menyulitkan pengusaha sarang burung walet yang berstatus usaha mikro, kecil, dan menengah melakukan ekspor.

Ia mengatakan, para pengusaha juga mengeluhkan aturan dari China yang mengharuskan kandungan nitrit pada sarang walet maksimal 30 ppm, berbeda dengan negara lain yang bisa mencapai 120 ppm.

"Efek dari nitrit 30 ppm itu akan menghancurkan budi daya atau populasi dari burung walet itu sendiri. Kenapa? Karena pada usia 45 hari atau 1 bulan sarang dirampas, diambil tanpa mengetahui sistem regenerasi," ujar Rosi

Ia khawatir, ketentuan itu dapat menghilangkan budi daya dan populasi burung walet di Indonesia dalam waktu 5-10 tahun.

Baca juga: Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Pengusaha lainnya, Erliyana, mengeluhkan rumitnya izin ekspor sarang burung walet ke China.

"Sangat rumit izinnya dan lagi macam-macam. Ini dsurvei berapa kali tidak kunjung selesai surveinya, selalu gagal walaupun sudah dibantu dengan pejabat-pejabat yang terkait," kata dia.

Oleh karena itu, pengusaha yang sudah berkiprah sejak tahun 1990 itu meminta bantuan pemerintah agar turun tangan mencari solusi dari masalah-masalah itu.

"Saya harap ini nanti bisa maju bersama, kasihan dengan karyawan-karyawan tidak ada kerjanya, Pak," ujar Eriyana.

Baca juga: Sedang Cari Sarang Burung Walet, Seorang Pria Terjatuh ke Gua Sedalam 100 Meter di Bener Meriah, Aceh

Respons Wapres

Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah mendengar keluhan para pengusaha dan akan mencari solusinya.

Ia menyebutkan, masalah sarang burung walet pernah dibicarakan dalam sidang kabinet karena industri ini dinilai memiliki potensi dan bisa menghasilkan uang untuk kesejahteraan masyarakat.

"Karena itu pemerintah mengambil berbagai kebijakan untuk memperluas pasar, kemudian memberikan bimbingan teknis dan mendorong supaya ada permodalan bisa diberikan melalui KUR dan berbagai hal," kata Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi Ingin Ekspor Pertanian Terus Didorong, dari Porang, Sarang Walet, hingga Edamame

Ia mengatakan, pasar sarang burung walet cukup luas tetapi yang potensial berada di China.

"Hanya memang di RRC ini ada persyaratan-persyaratan yang tadi saya dengar, sulit ada yg agak rigid sehingga yang bisa masuk ke sana itu hanya dgn kualifikasi tertentu dan jumlahnya justru tidak terlalu banyak," kata dia

Ma'ruf mengakui hal ini merupakan masalah karena harga jual sarang burung walet yang diekspor ke negara lain tidak setinggi bila diekspor ke China.

"Oleh karena itu masalah-masalah ini saya minta nanti disampaikan secara detail dan kita akan coba mencari jalan gimana supaya bisa menembus," ujar Ma'ruf.

Ia pun menegaskan, pemerintah menaruh perhatian khusus pada industri sarang burung walet, baik dari sisi pengelolaan, pengolahan, maupun pemasarannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Nasional
Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Nasional
Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Nasional
Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Nasional
Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

Nasional
PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

Nasional
Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.