Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Kompas.com - 30/09/2022, 16:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mempertanyakan alasan Komnas HAM terlihat memiliki perbedaan atensi dalam menangani kasus tertentu.

Kasus yang dibandingkan Arsul adalah pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J dengan kasus penembakan anggota FPI atau dikenal kasus Km 50.

Arsul melihat, Komnas HAM sangat luar biasa menaruh atensi terhadap kasus pembunuhan Brigadir J.

"Bahkan buat saya, itu Komnas HAM melakukan hal-hal yang bagi saya, terus terang itu beyond the authority, beyond the competence, melebihi dari otoritasnya. Saya tidak usah menginikan," kata Arsul dalam fit and proper test calon komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 di Komisi III, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Dicecar soal Dugaan Dekat dengan Politikus, Calon Komisioner Komnas HAM Petahana Jawab Begini

Arsul mengatakan hal itu usai calon komisioner Komnas HAM petahana, Amiruddin menyampaikan visi misinya.

Selain itu, Arsul juga menyindir kinerja Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Menyindir dengan nada halus, Arsul menyebut Taufan luar biasa melakukan pekerjaannya saat mengunjungi seorang tersangka korupsi.

Arsul tak menyebut tersangka korupsi yang dimaksud telah dikunjungi Ahmad Taufan Damanik.

"Sampai seorang tersangka korupsi pun ditemui, entah di mana aspek pelanggaran HAM-nya. Luar biasa. Datang jauh-jauh ke sana, luar biasa ketua Komnas HAM kita ini," tutur Waketum PPP itu.

Baca juga: Amiruddin Dicecar soal Komnas HAM Mirip LSM Saat Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI

Namun, kata Arsul, atensi luar biasa itu justru tidak terlihat ketika Komnas HAM menangani kasus Km 50.

Atensi Komnas HAM, menurutnya, berbeda baik secara kuantifikasi maupun kualifikasi ketika menangani kasus Km 50.

Arsul mengaku heran, padahal jumlah nyawa yang meninggal akibat kasus tersebut lebih banyak dibandingkan kasus pembunuhan Brigadir J.

"Nah, saya karena saudara adalah komisioner petahana, bagaimana saudara men-defend posisi Komnas HAM dalam kasus-kasus tersebut. Terutama, ketika membandingkan antara atensi pada kasus pembunuhan Brigadir J dengan apa yang terjadi pada Km 50 yang itu jumlah nyawa yang hilang jauh lebih banyak," ujar Arsul.

Baca juga: 12 Calon Komisioner Komnas HAM Jalani Fit and Proper Test di Komisi III DPR Hari Ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com