UU Perlindungan Data Pribadi bagi Lembaga Negara dan BUMN

Unit PDP jika selama ini sudah tersedia, pelaksanaan tugasnya harus disesuaikan dengan ketentuan UU ini.

Satu hal yang sangat penting adalah bahwa UU PDP mengamanatkan setidaknya sepuluh pekerjaan rumah yang perlu diatur lebih lanjut dalam satu peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan (implementing legislation) UU PDP.

Di samping itu UU ini mengamanatkan ditetapkannya satu peraturan presiden tentang Lembaga Pelindungan Data Pribadi.

Meskipun secara yuridis semua pasal-pasal UU PDP langsung berlaku pada saat diundangkan, tetapi keberadaan kedua peraturan pelaksanaan ini selayaknya menjadi prioritas dan segera diterbitkan.

Keberadaan Lembaga PDP yang ditetapkan oleh peraturan presiden menjadi unsur penting terlaksananya Pelindungan Data Pribadi berdasarkan UU PDP secara komprehensif.