Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Ungkap Tujuan Ketua Komnas HAM Temui Lukas Enembe

Kompas.com - 29/09/2022, 12:37 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengungkapkan tujuan kedatangan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Taufan Damanik dan dua komisioner lain menemui kliennya.

Menurut Stefanus, pertemuan itu difasilitasi oleh Komnas HAM Papua. Mereka memastikan apakah Lukas Enembe mendapatkan haknya yang berupa jaminan kesehatan.

“Untuk memastikan bahwa Pak Gubernur harus mendapatkan jaminan kesehatan. Itu hak dia. Kira-kira seperti itu,” kata Stefanus saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (29/9/2022).

Baca juga: Temui Lukas Enembe, Komnas HAM: Informal Karena Permintaan Keluarga

Stefanus menyebut, pihak Komnas HAM melihat kondisi kesehatan Lukas. Mereka meminta Lukas saat ini fokus pada kesehatannya.

Pada kesempatan tersebut, dokter pribadi Lukas juga hadir dan menjelaskan riwayat penyakit dan terapi yang harus dijalani Lukas dalam waktu ke depan.

“Mereka bertiga itu datang untuk memastikan melihat kondisi langsung Pak Gubernur,” ujar dia.

Stefanus menegaskan, kedatangan tiga komisioner Komnas HAM ke rumah Lukas bukan untuk mencampuri masalah hukum yang menyandung kliennya.

Mereka hanya melihat aspek hak asasi manusia dalam proses hukum yang menjerat Lukas.

“Khusus untuk urusan HAM, mendapatkan hak kesehatan yang baik. Dia tidak mencampuri urusan hukumnya,” kata Stefanus.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Lukas sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Papua.

Baca juga: AHY Minta Kader Demokrat di Papua Tenang, Hormati Proses Hukum pada Lukas Enembe

KPK menjadwalkan Lukas menjalani pemeriksaan pertama pada 12 September lalu. Namun, Lukas absen dengan alasan kesehatan.

KPK kemudian kembali memanggil Lukas untuk menghadap penyidik pada 26 September. Namun, ia kembali absen dengan alasan masih sakit.

Pengacaranya mendatangi KPK dan meminta dokter lembaga antirasuah itu bertolak ke Jayapura memeriksa kesehatan Lukas.

Namun, KPK menyatakan akan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mendapatkan second opinion terkait kondisi Lukas. KPK juga tetap meminta Lukas berangkat ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com