Jalani "Fit and Proper Test", Nyoman Wara Ingin KPK Fokus Tindak Kasus Korupsi yang Rugikan Negara

Kompas.com - 28/09/2022, 17:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) I Nyoman Wara menyampaikan, dirinya akan fokus membuat lembaga antirasuah melakukan penindakan pada kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.

Dia mendorong agar penindakan itu berfokus untuk mengembalikan kerugian negara. Sebab, menurutnya angka kerugian negara akibat korupsi terus meningkat.

"Oleh karena itu, maka KPK hendaknya fokus pada kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian negara dengan melakukan case building untuk recovery," kata Nyoman dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Profil I Nyoman Wara, Capim KPK yang Tangani Kasus BLBI, Century, dan Sumber Waras

Adapun hal tersebut disampaikan Nyoman sebagai satu dari empat saran terhadap KPK dalam penindakan yang harus diperhatikan.

Poin berikutnya, dalam penindakan, Nyoman menyampaikan bahwa KPK perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengawasan lainnya.

Misalnya, KPK perlu bekerja sama dan koordinasi dengan lembaga audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Dengan memanfaatkan hasil-hasilnya dari lembaga-lembaga auditor. Jika ada yang terindikasi. Jadi KPK sebenarnya cukup mudah bisa menggunakan hasil dari tiga lembaga ini," ucapnya.

Di sisi lain, Nyoman juga menekankan pentingnya KPK meningkatkan efektivitas koordinasi dan supervisi dengan lembaga lainnya.

Baca juga: Fit and Proper Test Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

Menurut dia, hal itu penting agar muncul rasa saling percaya antar lembaga penegak hukum.

"Itulah sebabnya maka karena KPK tidak bekerja sendiri KPK harus memberdayakan lembaga lain maka mau tidak mau KPK harus mengefektifkan fungsi ini," kata dia.

"Memang kelihatannya ini mudah dilakukan, mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Karena hal terpenting adalah bagaimana KPK bisa ingin merasa setara dengan lembaga lain, KPK harus sering-sering berkunjung, harus sering-sering berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain," tambah Nyoman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Nasional
1 Anggota Fraksi PKS 'Walkout' Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

1 Anggota Fraksi PKS "Walkout" Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

Nasional
Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Nasional
Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Nasional
Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Nasional
Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Nasional
Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Nasional
Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Nasional
RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: 'It's Long of The Journey...'

RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: "It's Long of The Journey..."

Nasional
Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Nasional
Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Nasional
RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan sejak 1963

RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan sejak 1963

Nasional
BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.