Kompas.com - 28/09/2022, 05:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Konstelasi menuju Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 masih sangat cair. Demikian yang tergambar dari situasi politik tanah air hari ini.

Beberapa partai telah membentuk koalisi. Bahkan, ada figur yang sudah deklarasi hendak mencalonkan diri sebagai presiden.

Namun, para pemain politik negeri tampaknya masih gemar main mata. Lirikan dilempar sana-sini, menimbang peluang kemenangan yang paling besar.

Memang, pintu gerbang pencalonan presiden masih jauh. Maka, tidak heran jika peta politik setahun ke depan masih tak menentu.

Baca juga: Prabowo Tak Keberatan Muhaimin Mesra dengan Puan, Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P Penuh Tantangan

PDI-P di antara Gerindra dan PKB

Baru-baru ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bicara kemungkinan partainya berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Pemilu 2024.

Pernyataan itu Puan sampaikan usai bertemu dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

"Ya mungkin saja, enggak ada yang enggak mungkin dalam politik. Jadi bisa ketemu begini saja sudah satu sinyal kemungkinan ke depannya mungkin saja. Ya kan, Cak Imin?" kata Puan dalam jumpa pers bersama Muhaimin, Minggu.

Adapun PKB saat ini sebenarnya sudah menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Peresmian kerja sama keduanya diumumkan belum lama ini, bersamaan dengan deklarasi Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden.

Baca juga: Pesona PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Meski demikian, Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, mengamini pernyataan Puan. Dia berharap PKB dapat terus bersama PDI-P.

Bahkan, Imin bilang, kerja sama antara partainya dengan Gerindra baru kesepakatan tertulis. Dia juga mengatakan, dinamika politik sangat mungkin berubah.

"Ini bisa rintisan terus, perkembangan akan dinamis. Yang jelas kita berharap PDI-P bisa terus bareng PKB, seperti sekarang," kata Imin.

"Kalau dengan Gerindra baru tertulis ya, baru dimulai dengan Gerindra. Mungkin nanti akan terus," ujarnya.

Bahkan, dalam pertemuan itu, Muhaimin mendoakan Puan bisa jadi presiden. Sementara, Imin berharap dirinya bisa duduk di kursi RI-2.

Gerindra pun buka suara terkait ini. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan PDI-P pada pilpres mendatang.

Dasco mengeklaim, ada kesamaan di antara Gerindra, PKB, dan PDI-P. Dia menyebut, ketiga partai sama-sama menjadi wadah untuk masyarakat kecil.

Baca juga: Puan Bicara Sinyal Koalisi PDI-P dengan PKB

“Kita membuka diri terhadap semua partai, apalagi PDI-P. PKB sudah (koalisi), PDI-P ya enggak ada masalah,” ucap Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Sementara, merespons ini, Prabowo Subianto mengingatkan Muhaimin bahwa partainya dan PKB sudah resmi membentuk koalisi.

"Ya itu hak beliau, tapi kan kita sudah ada kesepakatan," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Alotnya Nasdem-Demokrat-PK

Dinamika ini tak hanya terjadi di antara Gerindra, PKB, dan PDI-P. Tampaknya, Nasdem, Demokrat, dan PKS juga mengalami hal serupa.

Bedanya, Nasdem, Demokrat, dan PKS belum resmi membentuk koalisi. Hanya saja, gembar-gembor penjajakan di antara ketiganya sudah berlangsung sejak lama.

Namun, negosiasi ketiga partai disinyalir sulit sehingga tak kunjung mengucap kata sepakat.

Baca juga: Puan Bertemu Cak Imin, Gerindra: Kita Terbuka sama PDI-P

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya belum lama ini mengatakan, rencana koalisi partainya dengan Demokrat dan PKS kian menguat. Bahkan ia menyebut, persentase keberhasilannya di angka 80 persen.

“Bisa jadi (80 persen) kalau kesepakatan beberapa hal terpenuhi. Di sana lah kemudian seni diplomasinya ya tentu ada beberapa hal yang terus menerus dibicarakan,” kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Kendati demikian, Willy mengakui bahwa ada sejumlah hambatan terkait rencana koalisi ini. Pertama, ketiga partai belum pernah bekerja sama, sehingga perlu waktu membangun ikatan.

Persoalan lainnya ialah tentang bagaimana membangun kesepahaman visi serta figur capres dan cawapres. Menurut Willy, pembahasan terkait ini tidak mudah.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Ketua Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (23/6/2022). KOMPAS.com / Tatang Guritno Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Ketua Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Sementara, Demokrat mengisyaratkan sinyal alotnya penentuan nama capres dan cawapres ketiga partai.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya menghormati mekanisme penentuan capres-cawapres dua calon mitranya. Namun, Demokrat juga ingin sikap itu dimiliki oleh PKS dan Nasdem.

"Kami menghargai dan menghormati independensi mekanisme penentuan capres-cawapres dari tiap parpol sahabat calon mitra koalisi. Harapan kami, begitu pula dengan sikap parpol sahabat calon mitra koalisi terhadap usulan paslon dari kami," kata Herzaky kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Terbaru, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi bilang, partainya terus melakukan penjajakan dengan semua partai politik. Ini karena PKS belum resmi masuk ke koalisi mana pun.

"Ke semua juga kita lanjutkan. Kita jaga hubungan, kita semua penjajakan ke setiap yang bisa kita lakukan sampai ketemu titik temu yang jelas," kata Aboe di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Aboe mengungkap, saat ini partainya juga intens berkomunikasi dengan Partai Golkar. Namun demikian, dia mengaku hubungan PKS dengan Nasdem dan Demokrat baik-baik saja.

Menurut Aboe, selama koalisi belum diresmikan, wajar jika partai politik terus melakukan penjajakan.

"Selama belum putus, kita masih bisa penjajakan ke semua pihak," kata dia.

Sangat cair

Melihat ini, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menilai, peta Pemilu 2024 masih sangat cair.

Bongkar pasang koalisi partai politik dan capres-cawapres masih sangat mungkin, tak terkecuali dengan partai-partai yang sudah mengumumkan koalisi.

"Menurut saya suasananya masih sangat cair," kata Kunto kepada Kompas.com, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Gerindra Singgung Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P, Politik 2024 Dinilai Masih Sangat Cair

Menurut Kunto, peluang PDI-P berkoalisi dengan Gerindra terbuka lebar, sama halnya dengan kemungkinan batalnya kerja sama antara Gerindra dan PKB.

Sebabnya, hingga kini belum ada nama calon wakil presiden yang pasti dari koalisi Gerindra dan PKB. Hanya Prabowo Subianto yang menyatakan akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden melalui partainya.

Kendati PDI-P dan Gerindra sama-sama partai besar, Kunto mengatakan, koalisi di antara keduanya bukan tidak mungkin. Hanya saja, PR ke depan adalah partai mana yang mau mengalah menempatkan kadernya di kursi cawapres.

Sebab, Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden. Sementara, PDI-P yang merupakan partai penguasa disinyalir menjagokan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo sebagai calon RI-1.

"Problemnya seberapa mau PDI-P berkompromi dan komprominya dengan apa juga selain cawapres, lalu apa kemudian yang PDI-P dapatkan," ujar Kunto.

Kendati masih samar, Kunto yakin PDI-P tak akan berjalan sendirian pada pemilu mendatang. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu diyakini bergabung ke koalisi yang ada kini, atau membentuk koalisi baru.

Hanya saja, perihal partai-partai yang akan bergandengan dengan PDI-P, juga capres-cawapres yang akan diusung masih menjadi tanda tanya.

Baca juga: PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

Tak hanya di antara PDI-P, Gerindra, dan PKB, Kunto memperkirakan, poros politik Nasdem-Demokrat-PKS juga bakal mengalami pasang surut.

Demikian pula dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), punya peluang buat bubar sebelum berperang.

Kunto menduga, selama pendaftaran capres-cawapres belum dibuka, poros politik masih sangat mungkin berubah-ubah.

"Jadi menurut saya hitung-hitungannya masih panjang sampai dengan satu tahun ke depan," kata dosen Universitas Padjadjaran itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

Nasional
Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Nasional
Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Nasional
Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Nasional
Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Nasional
Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.