Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Kompas.com - 27/09/2022, 12:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketika berkesempatan bertemu presiden, tidak jarang momen langka ini dimanfaatkan warga untuk berbincang-bincang dan menyampaikan keluh kesahnya.

Hal ini juga terjadi ketika Presiden Joko Widodo memberikan bantuan subsidi upah (BSU) di Kantor Pos Baubau, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022).

Seorang warga bernama Rahmat Irwanto bertanya kepada Presiden Jokowi mengenai ijazah sarjana yang dimiliki apakah bisa dimanfaatkan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal dari Bank BUMN.

"Baru lima tahun lalu saya lulus. Bisakah ijazah saya dijadikan sebagai modal di BUMN, entah itu Bank BRI, entah Bank Mandiri, karena mengingat startup yang bapak sampaikan kemarin sudah menjamur Pak?” tanya Rahmat kepada Jokowi, sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa siang.

Baca juga: Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Presiden Jokowi kemudian menjawab bahwa ada dua cara yang dapat dipilih oleh Rahmat jika ingin mengajukan pinjaman.

Cara pertama, yaitu melalui skema kredit usaha rakyat (KUR).

"Pertama coba dengan yang namanya KUR. KUR itu bisa sampai Rp 500 juta," kata Presiden Jokowi.

Cara kedua, menurut presiden, adalah melalui venture capital yang juga terdapat di BUMN.

"Kalau misalnya punya platform, punya aplikasi, berguna untuk petani untuk nelayan atau untuk UMKM bisa ikut pitching," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: 80 sampai 90 Persen Startup Gagal Saat Merintis

Lebih lanjut, kepala negara menyarankan kepada Rahmat untuk mempersiapkan proposal penawaran dan memaparkan proposal yang berisikan kesiapan, kemampuan, dan keuntungan yang bisa diberikan.

"Sekali lagi, orang mau meminjamkan ke kita itu akan melihat performa, lihat kinerja, lihat apa yang ditawarkan, apa yang diprospek. Kalau bagus bisa saja tanpa agunan, pitching itu enggak ada agunan," ujar Jokowi.

Menurut presiden, dalam proses pitching nanti akan melalui serangkaian proses seleksi dan hanya produk dengan kualitas baik yang akan terpilih.

"Yang paling mudah kalau memang barangnya bagus, produk aplikasinya bagus, produk platformnya bagus, itu bisa pitching. Biasanya (dari) seribu orang, hanya 10 orang yang dipilih, dipilih yang bagus-bagus. Tapi, kalau Rahmat punya yang bagus, berani, itu kompetisi," jelas presiden.

Baca juga: Buka BUMN Startup Day, Jokowi: Startup Mestinya Lihat Kebutuhan Pasar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com