Tinjauan Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi

Tindakan-tindakan seperti ini bukan tidak mungkin terjadi lagi. Barangkali, kita masih ingat bagaimana hacker-hacker daerah pernah melakukan peretasan data pribadi untuk mengancam, melakukan spam, dan menipu.

Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi justru menjadi bumerang karena yang dilindungi justru berbalik arah melakukan kriminalitas atas regulasi.

Maka dari itu, pemerintah harus terus melakukan kampanye atas UU PDP. Kampanye dari UU PDP harus seimbang antara pembangunan aplikasi yang nantinya mungkin mampu melakukan saringan informasi pribadi dan aspek inovasi sosial.

Jika pengawalan aplikasi berbicara mengenai software, maka pengawalan inovasi sosial menekankan soal hardware seperti literasi digital, literasi informasi, dan kontrol norma sosial di dalam perlindungan data pribadi.

Kampanye ini perlu dilakukan terus menerus agar aplikasi yang dibangun kompatibel dengan standar moral yang ingin diciptakan.

Aspek Keberlanjutan

Jika hal itu mampu dibangun, maka penerjemahan UU PDP dapat dilakukan secara menyeluruh, baik secara mikro maupun makro.

Secara makro, UU PDP mampu memberikan efek jera kepada para penyintas informasi pribadi. Namun secara mikro, UU PDP harusnya mampu mengurangi jumlah orang yang terjegal karena kasus data pribadi.

Aspek keberlanjutan ini yang perlu didorong oleh pemerintah. Mindset yang berubah bahwa regulasi dibuat untuk mengubah perilaku, bukan menghukum siapa yang berperilaku nyeleneh atas regulasi.

Regulasi bukan diarahkan kepada banyaknya orang terkena kasus lalu dihukum, namun lebih kepada awareness masyarakat terhadap subyek yang dibawah oleh regulasi.

Kepekaan ini yang kemudian membuat masyarakat lebih berhati-hati di dalam penguasaan data pribadi.

Dengan demikian, regulasi UU PDP nantinya mampu menaikkan status sosial masyarakat Indonesia secara umum, yaitu masyarakat yang melek teknologi, peka terhadap informasi, dan memiliki standar moral dan sosial terhadap data.

Sekiranya kedua aspek tersebut mampu didorong oleh pemerintah. Aspek sosial dan keberlanjutan sangat penting karena digitalisme akan selalu menjadi platform pembangunan dunia ke depan.

Ditambah dengan isu-isu mengenai identitas di dalam lingkup global, maka isu mengenai data pribadi wajib menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

UU PDP tentu menjadi harapan besar bagi publik di tengah keresahan mendalam terkait data pribadi.

Maka, isu yang harus direspons secara cepat ini harus dijawab dengan tidak hanya keakuratan dan ketepatan perumusan aturan perlindungan data pribadi, namun juga pelaksanaannya.

Bagaimana kita menjaga data pribadi baik di level individu maupun organisasi akan menjadi ujian kedaulatan, keutuhan, dan kemerdekaan kita sebagai bangsa dan negara.