Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Kompas.com - 25/09/2022, 16:02 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan PDI-P tidak pernah menciptakan forum Dewan Kolonel secara resmi.

Pacul menerangkan, Dewan Kolonel muncul dari kader-kader PDI-P yang sedang 'kongkow' dan berdiskusi soal politik.

"Jadi itu hanya sebuah kongkow-kongkow di dalam sebuah diskusi-diskusi politik. Kalau sudah diskusi politik, 'kita ingin ini, kita ingin itu'," ujar Pacul saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

Baca juga: Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Pacul menyebut terbentuknya Dewan Kolonel hanya sebagai candaan saja. Pasalnya, tidak mungkin tiba-tiba kader PDI-P bisa memiliki pangkat kolonel seperti di TNI.

Menurutnya, jalan seorang prajurit TNI saja untuk meraih pangkat kolonel sangat panjang.

"Kalau orang manggil 'Junimart kolonel sini, Pacul kolonel sini'. Itu kan mana ada. Itu kan cuma gojekan saja. Guyonan," tuturnya.

"Kan enggak ada tanda tangan Dewan Kolonel dibentuk pada tanggal sekian, anggotanya, kan enggak ada," sambung Pacul.

Baca juga: Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Sementara itu, Pacul mengatakan ada peluang Dewan Kolonel menjadi sesuatu yang serius.

Namun, saat ini, Dewan Kolonel yang bertujuan meningkatkan citra Ketua DPP PDI-P Puan Maharani itu hanya sebatas brain storming.

"Bisa saja. Bisa saja. Orang politik itu kan adu pikir, diskusi, melihat masalah, berdiskusi, berdialektika. Bahwa itu kemudian... ini kan belum mengental. Kalau gitu hanya brain storming," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengenal adanya forum Dewan Kolonel yang mendukung Ketua DPR Puan Maharani untuk calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Baca juga: Diminta Ganjar ‘Tiarap’, Dewan Kopral Tegaskan Jadi Pesaing Dewan Kolonel Pendukung Puan

Penegasan Megawati itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto usai menghadiri rapat koordinasi bersama kepala daerah PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

"Jadi arahan ibu ketua umum juga sangat tegas. Tadi juga diingatkan oleh ibu ketua umum, ya itu tidak ada," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Kamis.

Hasto menerangkan, DPP PDI-P juga menganggap persoalan pembentukan Dewan Kolonel sudah selesai. Sebab, DPP PDI-P disebut tidak mengenal Dewan Kolonel di dalam organisasi kepartaian.

"Itu sudah selesai, kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai," tegasnya.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Lebih lanjut, Hasto juga menjawab pertanyaan soal kemunculan forum Dewan Kopral yang digadang bakal menyaingi Dewan Kolonel.

Adapun Dewan Kopral merupakan forum bentukan basis massa pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga merupakan kader PDI-P.

Menurut Hasto, sama seperti Dewan Kolonel, Dewan Kopral juga dianggap hanya bentuk candaan politik oleh DPP PDI-P.

"Ya, namanya ini kan guyonan-guyonan politik. Nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah, ya itu," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com