Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan PDI-P tidak pernah menciptakan forum Dewan Kolonel secara resmi.

Pacul menerangkan, Dewan Kolonel muncul dari kader-kader PDI-P yang sedang 'kongkow' dan berdiskusi soal politik.

"Jadi itu hanya sebuah kongkow-kongkow di dalam sebuah diskusi-diskusi politik. Kalau sudah diskusi politik, 'kita ingin ini, kita ingin itu'," ujar Pacul saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

Pacul menyebut terbentuknya Dewan Kolonel hanya sebagai candaan saja. Pasalnya, tidak mungkin tiba-tiba kader PDI-P bisa memiliki pangkat kolonel seperti di TNI.

Menurutnya, jalan seorang prajurit TNI saja untuk meraih pangkat kolonel sangat panjang.

"Kalau orang manggil 'Junimart kolonel sini, Pacul kolonel sini'. Itu kan mana ada. Itu kan cuma gojekan saja. Guyonan," tuturnya.

"Kan enggak ada tanda tangan Dewan Kolonel dibentuk pada tanggal sekian, anggotanya, kan enggak ada," sambung Pacul.

Sementara itu, Pacul mengatakan ada peluang Dewan Kolonel menjadi sesuatu yang serius.

Namun, saat ini, Dewan Kolonel yang bertujuan meningkatkan citra Ketua DPP PDI-P Puan Maharani itu hanya sebatas brain storming.

"Bisa saja. Bisa saja. Orang politik itu kan adu pikir, diskusi, melihat masalah, berdiskusi, berdialektika. Bahwa itu kemudian... ini kan belum mengental. Kalau gitu hanya brain storming," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengenal adanya forum Dewan Kolonel yang mendukung Ketua DPR Puan Maharani untuk calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Penegasan Megawati itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto usai menghadiri rapat koordinasi bersama kepala daerah PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

"Jadi arahan ibu ketua umum juga sangat tegas. Tadi juga diingatkan oleh ibu ketua umum, ya itu tidak ada," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Kamis.

Hasto menerangkan, DPP PDI-P juga menganggap persoalan pembentukan Dewan Kolonel sudah selesai. Sebab, DPP PDI-P disebut tidak mengenal Dewan Kolonel di dalam organisasi kepartaian.

"Itu sudah selesai, kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai," tegasnya.

Lebih lanjut, Hasto juga menjawab pertanyaan soal kemunculan forum Dewan Kopral yang digadang bakal menyaingi Dewan Kolonel.

Adapun Dewan Kopral merupakan forum bentukan basis massa pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga merupakan kader PDI-P.

Menurut Hasto, sama seperti Dewan Kolonel, Dewan Kopral juga dianggap hanya bentuk candaan politik oleh DPP PDI-P.

"Ya, namanya ini kan guyonan-guyonan politik. Nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah, ya itu," imbuh dia.