Kompas.com - 25/09/2022, 05:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka dugaan suap pengurusan perkara mengungkap tentang celah dalam manajemen di Mahkamah Agung (MA).

“Pelajaran selanjutnya, bagaimana ini bisa terjadi, pasti ada yang tidak beres dengan manajemen kerja di MA, seperti yang pernah terjadi di manajemen kerja di MK saat Akil Mochtar kena OTT KPK,” ujar Jimly, seperti dikutip dari Kompas TV, Sabtu (24/9/2022).

Jimly juga menyarankan supaya MA dan Komisi Yudisial (KY) segera mengambil langkah memproses pemecatan Sudrajad, dan tidak perlu menunggu keputusan dalam perkara dugaan suap itu berkekuatan hukum tetap.

Baca juga: Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap, Ini Sederet Catatan ICW

Selain itu, Jimly meminta MA segera mengevaluasi kerja internal terkait sistem yang dibangun dan manajemen kerja di dalamnya.

Menurut Jimly, kasus dugaan suap jual beli perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK hingga berujung penetapan hakim agung sebagai tersangka mencerminkan amburadulnya sistem penegakan hukum di Indonesia.

Jimly menekankan perlu pembenahan secara sistemik dari tingkat MA hingga pengadilan negeri dan bukan sebatas retorika, pidato, atau umbar amarah yang dilakukan pejabat terkait.

“Bagaimana konsep pemerintahnya? Konsep MA, Kementerian Hukum dan HAM membenahi ini? Ini kan ada di wewenang negara,” ucapnya.

Jimly mendorong lembaga eksekutif mengambil langkah tegas dan tidak mendiamkan dugaan suap di lingkungan MA yang sudah beberapa kali terjadi dan terungkap.

Baca juga: KY Pastikan Bakal Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Di sisi lain, MA memberhentikan sementara Sudrajad Dimyati dari posisi Hakim Agung Kamar Perdata selepas ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

Menurut Ketua Kamar Pengawasan MA Zahrul Rabain, mereka akan segera menerbitkan surat terkait pemberhentian sementara untuk Sudrajad supaya tersangka fokus menjalani proses hukum.

"Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kalau atau jika aparatur pengadilan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka MA akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut guna menghadapi pemeriksaan yang sebaik-baiknya," ujar Zahrul dalam jumpa pers bersama KPK dan KY di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, dalam kasus itu penyidik menetapkan Sudrajad dan sejumlah pegawai MA sebagai tersangka. OTT itu digelar di Jakarta, Bekasi, dan Semarang.

Saat operasi tangkap tangan (OTT), KPK mengamankan uang 205.000 dolar Singapura dan Rp 50 juta.

Baca juga: Hakim Agung Sudrajad Dimyati Diduga Terima Suap dari Banyak Pengurusan Perkara di MA

Para pegawai MA yang turut jadi tersangka adalah Panitera Pengganti Mahkamah Agung Elly Tri Pangestu, 2 pegawai negeri sipil (PNS) pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta 2 PNS MA Albasri dan Redi.

Sedangkan tersangka dari pihak swasta atau pihak diduga pemberi suap adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID).

Dari pemeriksaan para tersangka setelah OTT, Sudrajad diduga menerima suap sebesar Rp 800 juta supaya membuat putusan kasasi yang menetapkan Koperasi Simpan Pinjam Intidana pailit.

Uang suap diberikan oleh Heryanto dan Ivan kepada Yosep dan Eko untuk disampaikan kepada para pegawai MA yang terlibat.

Sejumlah pegawai MA yang menjadi tersangka juga kecipratan uang suap pengurusan perkara itu.

Baca juga: MA Disebut Butuh Perombakan, Batasi Jumlah Hakim Agung

Yosep dan Eko diduga memberikan uang sebesar 202.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 2,2 miliar.

Desi kemudian membagi-bagikan uang tersebut untuk sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara ini.

Desi disebut menerima Rp 250 juta, Muhajir Habibie Rp 850 juta, dan Elly sebesar Rp 100 juta.

“Sudrajad Dimyati menerima sekitar sejumlah Rp 800 juta yang penerimaannya melalui Elly,” tutur Firli.

Atas perbuatannya, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan melanggar Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: Hakim Agung Sudrajad Dimyati Temui Ketua MA Sebelum Datang ke KPK

Sementara, Sudrajad Dimyati, Desi, Elly, Muhajir, Redi, dan Albasri sebagai penerima suap disangka dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Nasional
Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Nasional
Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Nasional
Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Nasional
Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Nasional
Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Nasional
Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Nasional
Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Nasional
Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Nasional
Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya 'Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?'

Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya "Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?"

Nasional
[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

Nasional
KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

Nasional
Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Nasional
Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Nasional
Musra Akui Ada Relawan Jokowi yang Dorong Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Musra Akui Ada Relawan Jokowi yang Dorong Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.