Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amarah Wakil Ketua DPRD Depok, Suruh Sopir Truk "Push-up" di Jalan karena Tabrak Portal Pembatas

Kompas.com - 24/09/2022, 09:07 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

"Tanpa melihat lagi apa status (Wakil Ketua DPRD) saya, saya emosi bang. Tapi itu enggak diinjak bang, baru gini (mengangkat kaki). Tapi saya suruh guling dan push up, maksudnya untuk efek jera saja," ujar Tajudin.

Tajudin mengaku, ia mendapatkan informasi truk yang menabrak tiang pembatas dari laporan masyarakat.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Depok Minta Maaf Usai Suruh Sopir Truk Push-up dan Berguling di Jalan

Ia kemudian bergegas menuju lokasi dan memberikan sanksi kepada sopir truk tersebut.

"Iya, kalau bukan desakan warga saya enggak tahu. Ini kan saya ditelepon masyarakat, katanya pak dewan ini (truk tabrak portal) lewat lagi," kata Tajudin.

"Itu didasari dorongan masyarakat agar saya ada tindakan terhadap sopir-sopir yang tidak mengindahkan itu," ujarnya lagi.

Minta maaf

Tajudin pun meminta maaf terkait aksi semena-mena kepada sopir truk itu proyek jalan tol di sekitar lokasi.

Ia mengaku telah melakukan mediasi dengan pihak proyek jalan tol.

"Saya mohon maaf, dan tadi sudah ketemu juga dengan pihak tol untuk mediasi," kata Tajudin.

Di sisi lain, Tajudin tak khawatir dinilai berlebihan oleh masyarakat karena memberikan sanksi kepada sopir truk. Menurut

"Segala sesuatunya kan bisa dimediasikan enggak tiba-tiba persoalan gini langsung ditindak hukum. Kecuali saya arogan dan tak ada upaya untuk mediasi, tapi ada upaya untuk menemui pihak tol dan dia pun menerima," ujarnya.

Baca juga: Penjelasan Wakil Ketua DPRD Depok yang Suruh Sopir Truk Push-up dan Berguling di Jalan

Terancam dipecat

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Depok, Farabi Arafiq angkat bicara terkait aksi arogansi kadernya kepada sopir truk.

"Menanggapi video viral HTJ (Haji Tajudin) pada supir truk, saya ketua DPD Partai Golkar sangat menyesalkan kejadian tersebut terjadi," kata Farabi dalam keterangan resminya, Jumat.

Farabi mengaku pengurus Partai Golkan telah memanggil Tajudin untuk klarifikasi atas perbuatannya kepada sopir truk.

Menurut Farabi, Tajudin bakal diproses secara kepartaian yang berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Yang bersangkutan dapat dikenai sanksi tegas sesuai derajat kesalahannya dari yang ringan sampai pada pemecatan, tergantung pada hasil investigasi tim khusus dan klarifikasi dari yang bersangkutan," ujar Farabi.

Baca juga: Suruh Sopir Truk Push Up di Jalan, Wakil Ketua DPRD Depok Terancam Dipecat Partai Golkar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com