Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Usulkan Tiga Nama Cawapres dalam Penjajakan Koalisi dengan Demokrat dan Nasdem

Kompas.com - 22/09/2022, 21:26 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan, pihaknya mengusulkan tiga nama kandidat calon wakil presiden (cawapres) dalam penjajakan koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

“PKS ajukan beberapa nama misalnya Ahmad Heryawan yang berpengalaman sukses memimpin Jawa Barat selama 10 tahun,” kata Kholid pada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

“Atau Irwan Prayitno yang berhasil pimpin Sumatera Barat selama dua periode, atau Hidayat Nur Wahid, tokoh nasional yang memimpin MPR RI sudah tiga periode,” ungkapnya.

Baca juga: PKS Sebut Penjajakan Koalisi bersama Demokrat-Nasdem Masih Bicarakan Figur Cawapres

Sementara itu, Ia menyebutkan, Partai Demokrat dan Partai Nasdem juga mengusulkan masing-masing kandidat cawapresnya.

“Tentu kami juga menghormati aspirasi Demokrat yang ajukan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) atau Nasdem yang ajukan Andika Perkasa atau Khofifah (Indar Parawansa),” turur dia.

Baca juga: Nasdem: Kalau Anies Tak Komitmen Lanjutkan Program Jokowi, Kita Tidak Jadi Dukung

Akan tetapi, Kholid menampik anggapan bahwa proses negosiasi terkait cawapres ini berjalan alot.

Sebaliknya, dia menegaskan, penjajakan berjalan lancar karena ketiga parpol sejak awal mengedepankan prinsip kesetaraan.

“Tim kecil yang ditugaskan melakukan komunikasi akan membangun titik temu yang paling optimal bagi poros perubahan dan capres-cawapres yang akan diusung nanti,” sebutnya.

Baca juga: Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Ini Respons Hasto Kristiyanto

Di sisi lain ketiga parpol hampir sepakat untuk memilih figur calon presiden yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kholid mengatakan, Anies diterima oleh PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sebagai capres.

"Kalau dari sisi capres, sosok Anies Baswedan menjadi yang terkuat dalam pembahasan meskipun tidak menutup pada pilihan yang lain,” kata dia.

Adapun ketiga parpol ini tak kunjung mengumumkan pembentukan koalisi, meski terus menyampaikan bahwa mereka secara intensif melakukan komunikasi terkait Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com