Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui KSP, Nakes Minta Diprioritaskan Jadi ASN

Kompas.com - 22/09/2022, 16:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga kesehatan yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia (DPN FKHN Indonesia) mengeluhkan masalah pengangkatan status honorer ke Kantor Staf Presiden (KSP), Kamis (22/9/2022).

Kepada pihak KSP, para nakes meminta pemerintah memprioritaskan tenaga kerja maupun non-tenaga kerja yang bekerja di fasilitas kesehatan mendapat prioritas dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: KSP Dorong Proses Peradilan Kasus Painai Terbuka dan Objektif

"Poin tuntutan kami adalah pemerintah membuatkan PP khusus yang mengatur nakes dan non-nakes yang bekerja di faskes dan yang statusnya masih non-ASN agar mendapatkan prioritas dalam rekrutmen ASN yang dibuka oleh Kemenpan-RB," kata Ketua FKHN Indonesia Sefri Latifan dalam siaran pers.

Sefri menuturkan, pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir merupakan masa-masa yang berat bagi tenaga kesehatan sehingga ia berharap pemerintah mengangkat mereka menjadi ASN.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Ada Penghapusan Listrik Daya 450 VA, KSP: Masyarakat Tak Perlu Resah

"Tidak sedikit teman-teman nakes ini kehilangan anggota keluarganya. Semoga ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat kami menjadi tenaga ASN," ujar Sefri.

Merespons keluhan tersebut, Tenaga Ahli KSP Ngatoilah mengatakan, pemerintah terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat, termasuk para tenaga kesehatan.

Ia pun berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Mahfud MD Dikritik Lakukan Intervensi Kasus Lukas Enembe, KSP: Menko Polhukam Sudah Terukur

"Pemerintah tentu sangat berterima kasih kepada para nakes yang telah bekerja menangani pandemi di Indonesia. Apa yang telah disampaikan akan diteruskan kepada Kepala Staf Kepresidenan," kata Ngatoilah.

Adapun perwakilan DPN FKHN Indonesia diterima oleh KSP setelah menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Kamis pagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com